Jusuf Kalla Beri 'Warning' Bila Ibu Kota ke Kalimantan

Jusuf Kalla memberi warning bila Ibu Kota Indonesia jadi dipindah dari Jakarta ke Kalimantan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat jumpa pers di Kantor Wapres, Jakarta pada Selasa (25/6/2019). (Foto: Antara/Bayu Prasetyo)

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberi 'warning' atau peringatan bila Ibu Kota Indonesia jadi dipindah dari Jakarta ke Kalimantan. Peringatan terkait Kalimantan memiliki potensi kebakaran lahan dan banyaknya lubang bekas galian tambang.

"Harus hati-hati juga kalau di Kalimantan, contohnya lahan gambut banyak, bisa terbakar. Kalau di Kalimantan Timur juga banyak bekas-bekas lubang tambang," ujar JK di Jakarta, dikutip Antara, pada Selasa 30 Juli 2019.

Sebab itu, JK mengatakan perpindahan Ibu Kota harus dipertimbangkan masa-masak. Salah satunya soal syarat-syarat suatu kota apakah tepat untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. "Jadi semua juga harus dipilih dengan betul. Ini memakan tempo yang panjang," kata dia.

Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit.

Bukit SoehartoBukit Soeharto Balikpapan di Kalimantan Timur. (Foto: Youtube/Iwan Dimas)

JK mengatakan ada beberapa syarat untuk Ibu Kota, di antaranya berada di tengah geografi Indonesia, penduduknya harus mempunyai tingkat toleransi baik, memiliki risiko kecil terhadap bencana alam dan daerah tersebut harus memiliki sedikitnya 60.000 hektare lahan kosong.

"Ya pertama kan Kalimantan lahannya luas, kalau di Jawa kan (untuk) mendapatkan lahan besar tidak ada lagi, sulit. Tanahnya luas dan berada agak di tengah, agak ya, karena kalau persis di tengah itu Mamuju," ujar dia.

Wapres juga menegaskan pemilihan Kalimantan sebagai calon Ibu Kota pemerintahan baru masih dalam tahap studi dan kajian, sehingga belum masuk ke tahap perencanaan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) masih membahas konsep pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas umum untuk calon ibu kota pemerintahan baru tersebut.

Sarana utilitas yang perlu dibangun untuk calon ibu kota pemerintah yang baru tersebut antara lain saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih dan minum, listrik, jalan, dan gedung perkantoran pemerintahan.

Baca juga: 

Berita terkait