Bandung, (Tagar 20/11/2018) - Anjloknya jumlah lulus Tes Kemampuan Dasar (TKD) proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jawa Barat 2018 menunjukkan kualitas pendidikan di provinsi ber-Ibu Kota Bandung itu buruk.
Pernyataan itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Haris Bobihoe. Atas hasil pencapian itu Abdul mengaku kecewa.
"Memprihatinkan melihat hasil TKD CPNS 2018 di Jabar kebanyakan para peserta tidak lolos passing grade-nya. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan kita sangat buruk," tutur Abdul kepada Tagar News, di Bandung, Jabar, Selasa (20/11).
Melihat kualifikasi pendidikan rata-rata berpredikat strata satu (S1), Abdul menilai peserta CPNS Jabar 2018 sepatutnya memenuhi passing grade pada TKD yang diminta Kemenpan RB. Seperti Tes Intelegensi Umum (TIU) 80, Tes Kemampuan Kebangsaan (TKW) 75 dan Tes Kemampuan Pribadi (TKP) 143.
"Ambang batas yang telah ditentukan tersebut dinilai sudah bisa dilewati individu yang pendidikannya strata satu," jelasnya.
Fakta miris tersebut kemudian direspons Abdul dengan mempertanyakan kenaikan anggaran pendidikan di Jabar 2018 tidak sebanding dengan kualitas pendidikan Jabar yang masih menurun. Pada 2017 lalu anggaran pendidikan Jabar sebesar Rp 1,7 triliun, pada tahun 2018 naik menjadi Rp 1,9 triliun.Terkait jebloknya hasil seleksi CPNS itu, DPRD Jabar akan memanggil Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta keterangan terhadap kinerja dan pengananan provinsi yang memiliki jargon "sekolah adalah rumah kedua" tersebut. Diikuti pembahasan langkah kebijakan tepat sasaran untuk anggaran pendidikan Jabar yang sedikitnya naik 20% setiap tahun.Dana Pendidikan Besar Tidak Angkat Kualitas Jumlah CPNS Jabar 2018
Fakta miris tersebut kemudian direspons Abdul dengan mempertanyakan kenaikan anggaran pendidikan di Jabar 2018 tidak sebanding dengan kualitas pendidikan Jabar yang masih menurun. Pada 2017 lalu anggaran pendidikan Jabar sebesar Rp 1,7 triliun, pada tahun 2018 naik menjadi Rp 1,9 triliun.
"Fakta ini menjadi cambuk bagi kita (DPRD) karena anggaran pendidikan yang besar tetapi tidak sebesar hasil yang diharapkan (meningkatnya kualitas pendidikan)," terang Abdul.
Terkait jebloknya hasil seleksi CPNS itu, DPRD Jabar akan memanggil Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta keterangan terhadap kinerja dan pengananan provinsi yang memiliki jargon "sekolah adalah rumah kedua" tersebut. Diikuti pembahasan langkah kebijakan tepat sasaran untuk anggaran pendidikan Jabar yang sedikitnya naik 20% setiap tahun.
"Ini yang akan kita kaji bersama, mengapa anggaran sudah cukup besar 20% untuk pendidikan tetapi tidak bisa meningkatkan pendidikan. Anggarannya dikemanakan?" tanya Abdul.
Ditemui di tempat berbeda, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menegaskan kualitas pendidikan di Jabar masih bobrok mengingat minimnya jumlah kelulusan TKD CPNS Jabar 2018. Kendati mengaku kecewa, Iwa tidak menutup realitas yang sama di provinsi lain. Misalnya, kata Iwa, Jawa Timur. Ia menuturkan, yang telah ditentukan memiliki nilai terlalu tinggi.Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Jabar Sumarwan Hadisoemarto ikut bersuara. Menurutnya, pencapaian seleksi CPNS Jabar 2018 yang mengecewakan memicu perbaikan. Titik-titik perbaikan dapat disorot pertama kali melalui hasil TKD CPNS Jabar 2018. Misalnya, pendidikan wawasan kebangsaan ditingkatkan setelah banyak jenjang S1 CPNS Jabar 2018 meraih nilai buruk dari standar TKD.
Peserta mengikuti ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2018 di Aula Gedung Universitas Abulyatama Desa Lampoh Keude, Aceh Besar, Aceh, Senin (5/11/2018). (Foto: Antara/Syifa Yulinnas)
Ditemui di tempat berbeda, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa menegaskan kualitas pendidikan di Jabar masih bobrok mengingat minimnya jumlah kelulusan TKD CPNS Jabar 2018. Kendati mengaku kecewa, Iwa tidak menutup realitas yang sama di provinsi lain. Misalnya, kata Iwa, Jawa Timur. Ia menuturkan, passing grade yang telah ditentukan memiliki nilai terlalu tinggi.
"Tidak bisa memenuhi ambang batas atau passing grade memang dinilai sebagai salah satu indikator kualitas pendidikan di Jabar rendah. Tetapi, sekali lagi hal ini bukan saja terjadi di Jabar, tetapi di banyak daerah dan beberapa kementrian dan lembaga," ujarnya.
Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Jabar Sumarwan Hadisoemarto ikut bersuara. Menurutnya, pencapaian seleksi CPNS Jabar 2018 yang mengecewakan memicu perbaikan. Titik-titik perbaikan dapat disorot pertama kali melalui hasil TKD CPNS Jabar 2018. Misalnya, pendidikan wawasan kebangsaan ditingkatkan setelah banyak jenjang S1 CPNS Jabar 2018 meraih nilai buruk dari standar TKD.
"Saya menemukan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) ada yang hanya 40 bahkan 30," ungkapnya. "Kita harus evaluasi sistem pendidikan karena melihat data hasil CPNS (TKD) sangat memprihatinkan. Inilah realitas pendidikan di Jabar, dan tentunya atas permasalahan ini Kita berharap Pemerintah Pusat akan memberikan kebijakan yang terbaik," tutup Sumarwan.
