Juliari Batubara Bocorkan Posisi di Kabinet Jokowi

Politikus PDI Perjuangan Juliari P Batubara memberikan bocoran terkait posisinya di dalam Kabinet Jokowi Jilid II.
Politikus PDI Perjuangan Juliari P Batubara. (Foto: Instagram/@juliaribatubara)

Jakarta - Politikus PDI Perjuangan Juliari P Batubara memberikan bocoran terkait posisinya di dalam Kabinet Joko Widodo (Jokowi) Jilid II. Pertemuannya dengan presiden membahas penuntasan masalah kemiskinan.

Hal itu dikatakannya usai memenuhi undangan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2019. 

Detail saya tidak bisa komentar sekarang.

"Presiden menyampaikan beberapa poin penting pada pertemuan khususnya beberapa program penuntasan kemiskinan juga, bagaimana kita bisa menekan angka kemiskinan," kata Juliari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019.

Ia menyebutkan obrolannya bersama Jokowi juga menyinggung berbagai cara mengantisipasi suatu bencana alam.

"Detail saya tidak bisa komentar sekarang, presiden ingin respons bencana alam lebih cepat tepat," tutur dia.

Saat ini ia masih duduk sebagai wakil rakyat di DPR. Rencananya Juliari akan segera mengundurkan diri dari parlemen senayan.

Diketahui, Presiden Jokowi akan mengumumkan nama menteri yang bergabung dalam Kabinet Kerja Jilid II di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 23 Oktober 2019. []

Baca juga:

Berita terkait
Alasan PKS Jadi Oposisi Tunggal di Pemerintahan Jokowi
Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) mengklaim tidak masalah menjadi partai oposan tunggal setelah ditinggalkan partai koalisinya di pilpres 2019.
Tugas Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan akan menduduki jabatan Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Jokowi, apa sajakah tugasnya?
Prabowo Subianto, dari Kopassus ke Menteri Pertahanan
Mantan Danjen Kopassus ini mengatakan Presiden Jokowi memintanya untuk duduk di kursi kabinet kerja jilid dua periode 2019-2024.
0
SDR: Kenapa KPK Tak Kunjung Panggil Gubernur DKI, Dispora, Bank DKI & FEO
Sementara dalam kepentingan penanganan kasus dugaan korupsi, baik Mabes Polri dan KPK tentunya akan merujuk pada hasil pemeriksaan BPK.