Oleh: M Sunyoto*
Sebagaimana yang sudah dirancang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), rangkaian kampanye menuju Pemilihan Presiden 2019 antara lain diisi dengan forum debat yang melibatkan calon presiden dan calon wakil presiden.
Publik sangat berharap bahwa KPU dapat memformat perdebatan itu sedemikian rupa dengan memilih moderator yang netral tak berpihak pada salah satu capres dan pasangannya sehingga forum itu menjadi ajang pertarungan gagasan dan argumentasi yang bermutu, tak mengecewakan salah satu kubu capres-cawapres.
Tugas yang paling berat bagi KPU adalah memilih moderator dan tokoh netral yang akan dilibatkan dalam forum debat itu. Dalam percaturan politik dan proses bernegara selama lima tahun belakangan ini, kebanyakan kaum intelektual bersuara dan memperlihatkan inklinasi mereka terhadap salah satu kandidat yang akan berlaga pada Pilpres 2019.
Pilpres 2019 adalah pertarungan ulang Pilpres 2014 untuk figur capres, namun para cawapresnya tak satu pun yang berlaga sebagai cawapres pada pemilihan presiden sebelumnya.
Poin penting lain yang perlu dipertimbangkan oleh KPU adalah menentukan tema-tema substansi debat, yang tentu saja bisa ditawarkan kepada publik sebelumnya lewat jajak pendapat. KPU bisa melibatkan masyarakat untuk mengusulkan tema-tema penting dan menarik sebagai bahan perdebatan. Tema-tema yang bisa menghadirkan perdebatan hangat bahkan panas seperti isu hak asasi manusia, korupsi, pengangguran, peradilan yang belum ideal agaknya tak boleh diabaikan.
Mengacu pada perdebatan capres-cawapres pada Pilpres 2014, tata cara jalannya debat tampaknya perlu diperbaiki untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing kandidat beradu opini.
Artinya: sesi pertanyaan oleh moderator lalu dijawab oleh kandidat secara bilateral perlu dikurangi. Yang harus diperbanyak adalah membiarkan perdebatan langsung antara masing-masing capres-cawapres yang sedang berkompetisi.
Dengan kata lain, berikanlah ruang yang lebih leluasa kepada petahana dan penantang untuk beradu opini dan argumentasi, dan moderator tinggal menjadi wasit yang adil ketika salah satu kandidat terlalu banyak mendominasi penggunaan waktu berdebat.
Menurut beberapa hasil jajak pendapat oleh lembaga survei, performa kandidat dalam forum perdebatan punya dampak positif terhadap elektabilitas masing-masing capres-cawapres, meskipun nilainya tak begitu signifikan.
Namun, sejarah membuktikan bahwa ketangkasan dan kejenialan capres dalam forum debat tak menjamin kemenangan dalam pilpres. Itu dibuktikan oleh fakta dalam sejarah pilpres di Amerika Serikat ketika kandidat presiden dari Partai Republik Ronald Reagan berkompetisi melawan Walter Mondale, capres yang diusung Partai Demokrat.
Pengamat politik menilai bahwa dalam perdebatan itu, argumen-argumen Mondale lebih bernas dan kuat dibandingkan dengan tanggapan Reagan dalam membahas suatu masalah. Namun hasil akhir memperlihatkan bahwa Reagan lah yang memenangi pertarungan Pilpres AS pada 1984 itu.
Kecemerlangan intelektual Mondale itu tak sanggup mengalahkan daya pukau Reagan yang citranya dibangun secara profesional dalam budaya audio visual yang sanggup membuat sang tokoh jauh lebih menawan berkharisma ketimbang aslinya.
Sebagai masukan buat memilih tema perdebatan, para komisioner di KPU tampaknya bisa mengindahkan atau mempertimbangkan beberapa pendapat pengamat politik Yudi Latif tentang isu-isu besar, bukan remeh temeh, untuk diperbincangkan di forum debat capres-cawapres.
Apa tema-tema yang diusulkan itu? Pertama, tema pengembangan mental-spiritual yang diarahkan untuk membentuk bangsa yang berkepribadian. Kedua, tema pengembangan institusi sosial-politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi yang bercita kerakyatan. Dan ketiga, tema pengembangan material teknologis yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.
Tema-tema besar ini, menurut pengamat politik yang juga peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu, dapat menjadi alternatif buat percaturan gagasan yang selama ini terlalu berat ke masalah-masalah kurang substansial seperti kebohongan dan pertikaian antar kubu.
Yang berlu dikomentari dari opini Yudi Latif tersebut adalah bahwa tema-tema yang ditawarkan memang mengandung muatan nilai akademis yang cukup menantang bagi kalangan cendekiawan, tapi boleh jadi kurang menarik buat didiskusikan atau diperdebatkan oleh capres yang tak punya latar belakang akademis tulen seperti capres petahana Joko Widodo, yang lulusan Fakultan Ketuhanan maupun sang penantang Prabowo Subianto, yang lulusan akademi militer.
Bagi mayoritas publik, tema paling menarik adalah langkah-langkah konkret apa yang ditawarkan kedua kandidat dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan, dan melemahanya daya beli.
Tawaran solusi yang digulirkan kedua kubu selama ini dalam mengatasi problem di atas sebenarnya cukup gamblang. Kubu petahana antara lain berargumen bahwa dengan membangun infrastruktur di mana-mana, lapangan kerja terbuka dan percepatan arus lalu lintas dapat memotong biaya transportasi logistik sehingga harga-harga menjadi lebih murah.
Kubu penantang berpandangan bahwa pekerja asing yang memasuki lapangan kerja buat buruh kasar di Tanah Air akan dipangkas dan diberikan kepada angkatan kerja domestik.
Tak ada salahnya bila publik berharap bahwa opini-opini yang sudah terlontar dalam polemik di ruang publik selama ini antara kubu petahana versus kubu penantang tak akan diulangi lagi di forum debat yang difasilitasi KPU.
Pada titik inilah moderator dituntut kepiawaiannya untuk memandu para capres dengan menggiring mereka menghindari argumen-argumen normatif dan klise yang membuat perdebatan kurang menggairahkan dan mencerahkan. []
*Penulis adalah pemerhati politik, jurnalis LKBN Antara
