Jokowi: UU Cipta Kerja Positif untuk Iklim Usaha & Investasi

Jokowi menyampaikan dengan UU Cipta Kerja, Indonesia akan mampu keluar dari masalah krisis perekonomian.
Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Milad ke-108 Muhammadiyah, Rabu, 18 November 2020 (Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan tahun 2020 ini merupakan tahun krusial bagi dunia. Menurutnya dengan UU Cipta Kerja, Indonesia akan mampu keluar dari masalah krisis perekonomian.

Jokowi menyebut, semua negara memiliki tantangan tak terduga yang harus dihadapi dengan menciptakan terobosan dan inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

"Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi businessman dan bagi investor dengan cara-cara baru," kata Jokowi saat menjadi salah satu pembicara dalam APEC CEO Dialogues 2020 secara virtual sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 19 November 2020.

Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Sebut Sektor Pangan Butuh Cara Inovatif

Ia mengaku percaya bahwa peluang dan kesempatan di tengah pandemi ini masih terbuka luas, memimpin Indonesia untuk menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum reformasi struktural secara luar biasa.

Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan menyederhanakan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM.

Menurutnya, regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas melalui undang-undang tersebut. Selain itu, lanjut dia, rantai birokrasi perizinan yang berbelit juga dipotong dan pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi diberantas dengan tetap mengutamakan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

"Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, ia menuturkan, penyederhanaan tersebut membuat perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi tidak diperlukan lagi. Baginya, para pelaku usaha tersebut kini dapat langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran saja.

"Hal tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk membantu dan mengembangkan potensi usaha mikro dan kecil di Indonesia," kata Jokowi.

Ia menjelaskan, pemerintah juga akan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem online single Submission yang berimplikasi pada pencegahan pungutan liar dan korupsi yang semakin kuat.

"Ketiga, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. Pembentukan Perseroan Terbatas atau PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah," ujar Jokowi.

Selain itu, RI-1 ini menyebut, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut.

Baca juga: Aturan Turunan Cipta Kerja Ditarget Kelar 20 November 2020

Jokowi menyebut, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah juga membentuk lembaga sovereign wealth fund dan melindungi sekaligus meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk di antaranya ialah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

"Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksana itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. []

Berita terkait
Poin Penting RPP Cipta Kerja Bidang Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah telah merilis turunan dari UU Cipta Kewrja berupa rancangan peraturan pemerintah, salah satunya mengenai kawasan ekonomi khusus.
Apresiasi Jokowi untuk Kiprah Muhammadiyah di Milad ke-108
Jokowi mengucapkan terima kasih atas kiprah Muhammadiyah yang telah memberikan banyak karya dan kontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Jokowi: Pendampingan Pengadaan Aparat untuk Tekan Niat Jahat
Jokowi sebut pendampingan pengadaan barang dan jasa tidak punya niat untuk melakukan korupsi.
0
Gara-gara Ulah Istri Dubes Belgia di Korsel Ditarik Pulang
Belgia akan menarik pulang duta besarnya untuk Korsel di tengah kemarahan publik atas tuduhan serangan istrinya terhadap dua karyawan toko di Seoul