Jokowi Tetap Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Juru Bicara Presiden RI memastikan Joko Widodo tetap patuh pada amanah konstitusi yang menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden hanya dua periode
Presiden Jokowi dalam telekonferensi pers di Istana Negara, Jakarta, 28 Juni 2021, mengatakan pemerintah segera melakukan vaksinasi Covid-19 kepada anak usia 12-17 tahun (Foto: voaindonesia.com - Courtesy/Biro Setpres).

Jakarta – Juru Bicara Presiden Republik Indonesia, Fadjroel Rachman, menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tidak berniat dan juga tidak memiliki minat menjabat sebagai Presiden RI selama tiga periode. Ghita Intan melaporkannya untuk VOA.

“Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2021: ‘Saya tidak ada niat, tidak juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama,'” ungkap Fadjroel dalam keterangan melalui video yang diterima VOA, Sabtu, 11 September 2021.

Juru Bicara Presiden Fadjroel RachmanJuru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman (Foto: voaindonesia.com/Courtesy)

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut, menurut Fadjroel, merupakan sikap politik Jokowi yang tetap menolak wacana tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden, sampai detik ini. Ia menegaskan Jokowi memahami amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan domain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meski begitu, masih menurut Fadjorel, sikap politik Jokowi tersebut menunjukkan kesetiaannya kepada konstitusi UUD 1945 dan amanah reformasi 1998.

“Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998, yang harus kita jaga bersama. Disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat diplih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” ujar Fadjroel.

Perlawanan Rakyat

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengungkapkan kepada VOA bahwa rakyat harus menolak apabila memang wacana jabatan Presiden RI menjadi tiga periode menjadi kenyataan. Ia mengingatkan semua pihak harus konsisten dalam berdemokrasi dan menjalankan amanat konstusi dalam pasal 7 UUD 1945.

Namun, Ujang mengakui bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam partai koalisi akan memungkinkan MPR melakukan amandemen UUD 1945. Meski demikian ia mengingatkan bahwa wacana amandemen di tengah pandemi sangat tidak tepat karena pada saat ini rakyat hanya membutuhkan sandang, pangan, pekerjaan dan kesehatan.

“Oleh karena itu saya melihat kalau amandemen, katakan secara matematika unggul, mereka bisa mengotak-atik amandemen, tetapi secara kontrol kekuatan rakyat bisa marah. Ini harus dimengerti oleh para elite bahwa amandemen itu bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan para elite parpol,” ungkap Ujang.

jokowi undang parpol ke istanaPresiden Jokowi mengundang pimpinan parpol koalisi dì Istana Merdeka, Jakarta, 25 Agustus 2021 (Foto: voaindonesi.com - Courtesy/Biro Setpres)

Namun, apabila memang wacana tiga periode ini direalisasikan, ia sangat yakin akan terjadi perlawanan dari rakyat.

“Saya punya keyakinan rakyat akan marah. Kemarin waktu revisi UU KPK masih sabar, lalu Omnibus Law juga masih sabar, tapi saya punya insting bawah terkait dengan tiga periode ini masyarakat kelihatannya akan melakukan mohon maaf dalam tanda petik perlawanan,” jelasnya.

Di sisi lain, langkah PAN yang akhirnya bergabung kepada pemerintahan, menurut Ujang, akan berdampak buruk dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Dengan bergabungnya PAN, maka partai oposisi hanya menyisakan Partai Demokrat dan PKS yang sama sekali tidak kuat. Padahal sejatinya, dalam sebuah negara, lagi-lagi menurut Ujang, selain dibutuhkan pemerintahan yang kuat, juga dibutuhkan oposisi yang kuat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

Ia mengingatkan istilah power tends to corrupt, yaitu kekuasaan akan cenderung korup atau disalahgunakan. Dan, tambahnya, kekuasaan yang dominan itu juga akan cenderung banyak disalahgunakan.

“Sebenarnya oposisi saat ini bukan di parpol, tapi di rakyat. Kontrol itu sekarang di rakyat, melalui netizen atau kritikan dari masyarakat, karena oposisi di parlemen tidak kuat,” tegasnya (gi/ah)/voaindonesia.com. []

Sejumlah Warga Pemalang Dukung Jokowi 3 Periode

Megawati: Yang Omong Jokowi 3 Periode Itu Sebetulnya yang Ingin

Mahfud MD: Jokowi Kan Sudah Bilang Ide Presiden 3 Periode untuk Menjerumuskannya

Komunitas Jokpro Pede Jokowi Jabat 3 Periode Terwujud

Berita terkait
Presiden Tiga Periode Cuma Modus Politik Kelompok Tertentu
Fernando Emas mengatakan dorongan untuk perpanjangan jabatan Presiden Jokowi sepertinya bukan dari kalangan pendukung.