Jakarta, (Tagar 22/3/2019) - Era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlahan tapi pasti mampu melakukan pembangunan infrastruktur secara masif yang hampir merata di tiap wilayah Indonesia. Mulai dari infrastruktur di darat, pembangunan pelabuhan, hingga bandar udara dilakukan semata untuk mengkonektivitas negeri kepulauan ini.
Banyak juga pembangunan lanjutan yang dilakukan Jokowi-JK, dari proyek mangkrak yang tak mampu diselesaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjabat 10 tahun sebagai presiden keenam Indonesia, belum lagi bila ditambah dengan proyek infrastruktur Orde Baru yang tak kunjung berdetak puluhan tahun, justru berhasil dibangkitkan kembali oleh Kabinet Kerja Jokowi.
Diungkap oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada masa pemerintahan SBY terdapat 34 proyek, dan ada 12 proyek yang sudah dinyatakan sudah tidak bisa lagi dilanjutkan.
Ditaksir, kerugian negara akibat proyek mangkrak merugikan negara hingga Rp 3,76 triliun. Hal itu telah dibeberkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anum, akhir tahun 2018.
BPKP, lanjut Pramono, juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun.
"Proyek pembangkit tenaga listrik pada era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah. PLN ditugaskan sekitar 7.000 megawatt listrik, tetapi sampai hari ini proyek itu tidak terselesaikan," ujar Pramono Anung seusai melaporkan hal itu kepada Presiden.
"Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun," sambungnya.
Sementara itu Direktur Center for Budget Analysis (CBS) Uchok Sky Khadafi mengatakan, masih banyak proyek pelabuhan yang mangkrak, dan perlu diaudit terlebih dahulu anggarannya.
Kemungkinan besar, kata dia, terhambatnya proyek yang didanai APBN itu ada sesuatu yang salah. Selain itu, mangkraknya proyek pelabuhan adalah warisan dari pemerintah sebelumnya.
"Proyek ini yang bertanggungjawab rezim SBY. Mereka harusnya yang bertanggungjawab, jika kemudian diadakan audit merekalah yang perlu diperiksa," kata Uchok.
Dari data yang diperoleh, terdapat sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai APBN di era SBY yang terbengkalai sampai saat ini. Semisal, Pelabuhan Dempak yang menggunakan APBN 2013 senilai Rp 57 miliar, sampai saat ini terbengkalai.
Contoh lainnya, Pelabuhan Moncoh didanai APBN 2013 senilai Rp63 miliar, Pelabuhan Meranti didanai APBN 2013 senilai Rp50 miliar, Pelabuhan Teluk Tapang didanai APBN 2012 senilai Rp128 miliar, Pelabuhan Tanjung Beringin didanai APBN 2007 senilai Rp16 miliar.
Adapula Pelabuhan Penajem Sangetta didanai APBN 2012 senilai Rp 49 miliar, Pelabuhan Pacitan dibiayai APBN 2012 senilai Rp55 miliar, Pelabuhan Kalianget Sumenep dibiayai APBN 2013 senilai Rp4 miliar.
Proyek lainya adalah Pelabuhan Batanjung dibiayai APBN 2012 senilai Rp 110 miliar, Pelabuhan Air Buaya dibiayai APBN 2012 senilai Rp 21 miliar, Pelabuhan Sesayap dibiayai APBN 2012 senilai Rp 16 miliar, Pelabuhan Serongga dibiayai APBN 2009 senilai Rp 16 miliar, Pelabuhan Marabatuan dibiayai APBN 2013 senilai Rp 16 miliar, Pelabuhan Matasiri dibiayai APBN 2013 senilai Rp 39 miliar.
Itulah daftar pelabuhan yang mangkrak warisan pemerintahan SBY. Kementerian Perhubungan sendiri mencatat ada sekitar 20 proyek yang mangkrak di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satria Utomo. Menurutnya, pemerintah akan meninjau ulang dan memilah-milah puluhan proyek tersebut untuk keberlanjutannya.
"Jumlahnya ada sekitar 20an proyek yang mangkrak tersebar di berbagai daerah," kata Agus kepada pers di Jakarta.
Dia mengatakan, proyek pelabuhan yang mangkrak tersebut berasal dari pembangunan 2009 dan tersebar di berbagai provinsi, terutama di wilayah Indonesia timur.
Dia menilai proyek mangkrak terjadi karena tidak ada perencanaan yang baik sejak awal serta tidak ada koordinasi baik antara pemerintah pusat dan daerah era SBY.
"Selain itu juga kita akan koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek yang mengkrak," kata Satria. []
