Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum memilih calon Wakil Panglima TNI untuk mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurut Presiden RI ke-7 itu, pemilihan wakil akan diusulkan langsung oleh Panglima TNI.
"Ya tentu saja (usulan) dari Panglima," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 8 November 2019.
Dia menyebut, pemilihan Wakil Panglima mekanismenya hampir sama dengan kepala lembaga lainnya. Namun, secara detail dia belum membahasnya.
Polri saja ada Kapolri dan Wakapolri, Kejaksaan ada Jaksa Agung.
"Saya sampaikan belum, belum (mekanismenya). Ya lembaga nya kan sudah ada, sudah ditandatangani. Itu juga usulan lama, tetapi untuk pengisian memang belum, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini menjelaskan, Wakil Panglima TNI bukan jabatan baru. Penerbitan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang menghidupkan kembali Wakil Panglima TNI, Jokowi tegaskan, karena ingin mempermudah penggelolaan TNI.
"Untuk mengelola sebuah manajemen yang besar, berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai pulau Rote. Kalau Polri, Polri saja ada Kapolri dan Wakapolri, Kejaksaan ada Jaksa Agung, ada Wakil Jaksa Agung. Di BIN, ada Waka BIN," tuturnya.
Sebelumnya, Mantan Panglima TNI Moeldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan seorang Panglima TNI pada dasarnya memang membutuhkan seorang wakil dalam menjalankan tugasnya. Moeldoko mengatakan hal tersebut telah diajukan saat ia dulu menjabat sebagai Panglima TNI.
"Sebenarnya Wakil Panglima dulu pernah ada, dulu zaman saya pernah inisiasi kembali untuk hidupkan perlunya Wakil Panglima. Kenapa? Karena setelah saya di situ selaku Panglima, banyak Panglima itu keluar ke depan, mengingat posisi Panglima adalah pengendali operasi," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.
Dia berujar, banyak tugas Panglima TNI mengharuskan dapat berbagi peran dengan wakilnya. Untuk itu, dia mendukung penuh adanya wakil untuk mendampingi tugas-tugas kenegaraan seorang Panglima.
"Panglima banyak melihat ke luar, banyak kunjungan, mengecek kesiapan pasukan. Sehingga saya memandang kalau demikian perlu ada Wakil Panglima. Panglima juga banyak pertemuan antar Panglima di ASEAN, Pasifik, dan kawasan-kawasan lain," ucapnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI. Keberadaan Wakil Panglima TNI tertuang dalam Pasal 13 ayat (1).
"Markas Besar TNI meliputi: a. unsur pimpinan terdiri atas: 1. Panglima; dan 2. Wakil Panglima," bunyi Perpres yang dikutip dari laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Rabu, 6 November 2019.
Dalam perpres itu tertulis bahwa jabatan Wakil Panglima TNI ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.
Sesuai perpres tersebut, seperti dilansir Tagar dari laman setkab.go.id, Jumat, 7 November 2019, tugas Wakil Panglima meliputi empat hal. Yakni membantu pelaksanaan tugas harian Panglima, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap dan terakhir yaitu melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima. []
