Jokowi Sebut Inklusi Keuangan Masih Rendah

Presiden Jokowi meminta inklusi keuangan dan literasi keuangan bisa ditingkatkan lagi antara lain dengan mengutamakan akse layanan keuangan formal.
Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo Subianto usai meninjau kapal selam KRI Alugoro-405 di PT PAL Surabaya, Senin 28 Januari 2020. (Foto: Tagar/Haris D Susanto)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta inklusi keuangan dan literasi keuangan bisa ditingkatkan lagi antara lain dengan mengutamakan akses layanan keuangan formal. Menurutnya, saat ini inklusi keuangan dan literasi keuangan memang sudah meningkat, namun masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asean.

"Kita tahu indeks literasi keuangan kita meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 di 2019. Begitu pula dengan indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen 2019. Memang meningkat, tapi menurut saya angkanya masih rendah," ucap Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

Sebagai negara kepulauan, layanan keuangan digital berbasis internet harus terus dikembangkan.

Untuk itu Presiden Jokowi meminta prioritas perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat. Ke depan, diharapkan lembaga keuangan mikro dapat menyentuh seluruh kalangan masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Selain itu, kata Jokowi, lembaga keuangan mikro seperti bank wakaf mikro diperluas aksesnya agar mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani perbankan. Presiden juga menyebutkan layanan keuangan digital berbasis internet. "Ini harus terus dikembangkan karena kita merupakan negara kepulauan sehingga memerlukan layanan keuangan digital yang berbasis internet," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga HartartoMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditanya wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. (Foto: Popy Rakhmawaty|Tagar).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan menjalankan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan. "Sesuai arahan Presiden, inklusi keuangan harus ditingkatkan karena berdasarkan data dari World Bank yang disurvei tahun 2017 hanya 46 persen, tapi dari data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sudah mencapai 76 persen ditahun 2019," ucapnya.

Menurut Airlangga, Presiden ingin agar peningkatan ini dapat diintegrasikan dengan program pemerintah. "Bapak Presiden minta kami mengintegrasikan program seperti Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), Bank Wakaf Mikro untuk diintegrasikan dengan KUR agar masyarakat bankable," katanya.

Airlangga menambahkan, dengan program tersebut, pemerintah berharap indeks inklusi keuangan yang saat ini berada di level 76,19% bisa terus tumbuh di masa mendatang. "Bapak Presiden menargetkan indeks inklusi keuangan, dalam empat tahun ke depan bisa naik menjadi 90%," ucapnya.[]

Baca Juga:

Berita terkait
100 Hari Jokowi, Haris Azhar: Tak Ada Tanda Positif
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai 100 hari Jokowi-Maruf dapat menjadi barometer 4 tahun ke depan.
Kontroversi Pemerintah Jokowi di 100 Hari Kerja
Genap 100 hari Pemerintah Jokowi menjalankan roda pemerintahan. Dalam sejumlah catatan, jajaran menterinya melahirkan sejumlah kontroversi.
Jokowi Akui Sulit Kirim Bantuan Logistik ke China
Presiden Jokowi mengungkapkan kesulitan pemerintah untuk mengirimkan bantuan logistik ke Wuhan, China karena akses transportasi ditutup.
0
Penduduk Asli Pertama Amerika Jadi Bendahara Negara AS
Niat Presiden Joe Biden untuk menunjuk Marilynn “Lynn” Malerba sebagai bendahara negara, yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat (AS)