Jokowi Punya Strategi Baru buat Masyarakat Patuh

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki strategi baru untuk membuat masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan covid-19 yang ditetapkan.
Jokowi. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya agar memprioritaskan perubahan perilaku masyarakat agar dilakukan melalui program sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif, untuk membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah. 

Arahan tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

Doni menjelaskan, Satgas Penanganan Covid-19 akan meningkatkan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas dengan menitikberatkan kepada peran dari tokoh-tokoh di daerah. 

Baca juga: Sudah New Normal, Mengapa Jokowi Masih Rapat Virtual

Kami mencoba untuk merumuskan suatu strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif yang arahnya adalah sampai ke tingkat desa.

Berdasarkan arahan dan permintaan presiden, Doni menyebut peningkatan itu akan dikomunikasikan ke tokoh agama, masyarakat, serta pelibatan antropolog, sosiolog, juga psikolog yang diprioritaskan di delapan (8) Provinsi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga melihat sejarah masa lalu terkait dengan wabah flu Spanyol yang terjadi pada periode Maret tahun 1918 sampai dengan September 1919 di Pulau Jawa. Sesuai dengan data dari Michigan University, korban jiwa saat itu mencapai sekitar 4 juta jiwa.

Doni MonardoKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. (Foto: BNPB)Menurut Doni, kejadian itu menjadi suatu peristiwa yang harus dipetik sebagai pelajaran dari kasus wabah penyakit, dan pada akhirnya pemerintah kolonial Hindia-Belanda melakukan terobosan untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan budaya, dengan memberikan penjelasan pada masyarakat melalui kegiatan wayang.

“Kami mencoba untuk merumuskan suatu strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif yang arahnya adalah sampai ke tingkat desa. Sehingga, diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat akan menjadi lebih baik,” kata Doni.

Baca juga: Soal Serapan Stimulus Covid-19, Jokowi: Jangan Ada Ego

Ia menyebut, Presiden Jokowi menekankan agar sosialisasi dan komunikasi lebih diprioritaskan pada tema-tema yang mudah diikuti oleh masyarakat.

“Contoh misalnya, minggu ini sosialisasi itu hubungannya dengan jaga jarak, hindari kerumunan. Oleh karenanya, kami juga akan melibatkan teman-teman wartawan dan juga para penyelenggara di bidang media untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye untuk perubahan perilaku,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan penanganan penyebaran Covid-19 harus difokuskan ke 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar. 

Jokowi menyebut 8 wilayah itu di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Pernyataan itu dinyatakan Jokowi dalam pembukaan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui rapat terbatas yang digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

"Targetnya saya kira jelas, turunkan angka kematian serendah-rendahnya, tingkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan kendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya," kata Jokowi. []

Berita terkait
Jokowi Teken PP Perlindungan WNI, HAM Hingga Terorisme
Presiden Jokowi mengatakan, PP No 35 wujud melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Tangani Covid-19, Jokowi Minta 8 Provinsi Difokuskan
Presiden Jokowi meminta penanganan penyebaran Covid-19 harus lebih difokuskan ke 8 provinsi yang menyumbang angka penularan terbesar.
Jokowi: Tidak Ada Namanya Pembubaran Satgas Covid-19
Presiden Jokowi menegaskan, pembentukan Komite Penangananan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bukan berarti bubarkan gugus tugas.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.