Jakarta – Program padat karya tunai menjadi kunci untuk memulihkan daya beli masyarakat sekaligus mengungkit ekonomi di tingkat daerah selama masa pandemi saat ini. Oleh sebab itu, program-program yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah harus memberi prioritas pada pembukaan lapangan kerja melalui padat karya tersebut.
"Pemulihan ekonomi (daerah) yang paling penting program-program padat karya diperbanyak karena rakyat sekarang ini butuh pekerjaan dan pendapatan," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Istana Negara, Jakarta, 26 Maret 2021.
Pemerintah daerah juga harus merespons cepat kebutuhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak terdampak akibat pandemi ini. Meski bantuan bagi para pelaku UMKM telah diguyurkan oleh pemerintah pusat, apabila anggaran daerah memungkinkan, maka pemerintah daerah dapat ikut membantu meringankan beban bagi para pelaku UMKM di daerah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga mengingatkan agar proyek-proyek yang dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah harus menggunakan produk-produk lokal. Di masa pandemi, belanja pemerintah menjadi salah satu katalis bergeraknya perekonomian sehingga apabila pembelanjaan dilakukan kepada para produsen lokal, maka sektor produksi lokal juga akan ikut terungkit naik.
Ilustrasi: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyerahkan bantuan program padat karya pertanian kepada perwakilan petani lereng Merbabu Magelang, Selasa, 1 September 2020. (Foto: Humas Pemkab Magelang)"Jangan sekali-kali untuk proyek pemerintah membeli produk luar. Untuk apa? Biar ada demand, biar ada konsumsi. kalau demand dan konsumsi naik, produksi di pabrik, produksi di industri, juga akan meningkat sehingga tidak ada yang melakukan PHK terhadap karyawannya," ujar Jokowi.
Selain itu, kegiatan ekspor dan investasi, utamanya di daerah, juga akan sangat membantu pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi. Dengan adanya peningkatan ekspor dan investasi yang masuk, peluang dan lapangan pekerjaan juga akan semakin terbuka lebar.
Untuk itu, para bupati harus dapat memanfaatkan peluang tersebut dan memberikan bantuan serta pelayanan sebaik-baiknya bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor serta terhadap potensi investasi yang akan masuk ke daerahnya.
Ilustrasi: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengunjungi Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten untuk melihat langsung progres Kegiatan Padat Karya Penanaman Mangrove. (Foto:Tagar/KLHK)
"Kalau ada pabrik yang ekspor, UKM yang ekspor, tolong ini didorong, diberikan bantuan. Kalau ada investasi yang datang di kabupaten Bapak/Ibu sekalian tolong dilayani sebaik-baiknya dengan cepat," kata Presiden.
Namun, Presiden mengingatkan, upaya pemulihan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan upaya penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian, keseimbangan terhadap dua upaya yang di masa pandemi ini saling berhubungan tersebut harus benar-benar dicermati sehingga mampu mengeluarkan kebijakan dengan tepat dan cepat.
"Tapi sekali lagi, gas dan remnya harus diatur. Kalau buka pasar Covid-nya naik, hati-hati, setop dulu. Per sektor dulu, tidak usah tergesa-gesa," ujar Jokowi (Humas Kemensetneg)/setneg.go.id. []
