Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia diproyeksikan masuk dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat, setelah China. Kendati demikian, kata dia hal tersebut penuh dengan ketidakpastian mengingat situasi ekonomi global saat ini berkembang sangat dinamis.
"Ini juga kalau proyeksi ini benar saya kira patut kita syukuri. Namun, kita harus tetap waspada kemungkinan dan antisipasi kita terhadap risiko terjadinya gelombang kedua," ujar Jokowi melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 28 Juli 2020.
Dalam laporan yang diterima Jokowi dari tiga lembaga keuangan dunia, International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan perekonomian dunia yang mulai tumbuh positif di tahun 2021.
IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4 persen, Bank Dunia 4,2 persen, dan OECD) 2,8 sampai 5,2 persen. "Saya kira kalau perkiraan ini betul kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia," ucapnya.
Rancangan Postur APBN 2021
Dengan situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian tersebut, ia mengatakan ada beberapa hal yang harus dicermati dalam merancang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.
Pertama, memastikan prioritas untuk 2021 dan juga pelebaran defisit untuk APBN 2021 yang difokuskan dalam rangka pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi sekaligus penguatan transformasi di berbagai sektor.
Terutama reformasi di bidang kesehatan, reformasi pangan, energi, pendidikan, dan juga percepatan transformasi digital.
"Angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimis. Harus optimis tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini," tutur Jokowi.
Langkah selanjutnya, menurut dia mengarahkan APBN agar tepat sasaran. Seperti yang diketahui, sumbangan APBN pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia hanya berkisar 14,5 persen. Oleh sebab itu, dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit.
"Tapi juga agar sektor swasta, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa pulih kembali, mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran," ujarnya.
Walaupun menghadapi situasi sulit, eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan jajarannya untuk tak melupakan agenda-agenda besar dan agenda-agenda strategis besar bangsa. Salah satunya langkah-langkah untuk bisa keluar dari middle income trap sejak ditetapkan pada 1 Juli 2020.
"Kita tahu semuanya Indonesia telah masuk meraih predikat pada upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang," kata Jokowi. []
