Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pemerintahh telah melaksanakan program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat selama enam tahun.
Menurutnya, dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.
Hal itu dinyatakan Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas yang membahas topik perhutanan. Untuk itu, ia meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target perhutanan sosial tersebut.
"Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 3 November 2020.
Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus di sisi ini dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS.
Baca juga: Presiden Jokowi Beri Wejangan ke Penerima Beasiswa LPDP
RI-1 juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Menurutnya, hal yang lebih penting dari itu, adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yang telah diberikan.
"Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," ujar Jokowi.
Baca juga: Jokowi Minta Percepatan Belanja Anggaran Kuartal Kempat 2020
Dalam penyampaiannya, Jokowi mengingatkan agar pendampingan tersebut harus terintegrasi, dimulai setelah SK diberikan, penyiapan sarana dan prasarana produksi, hingga pelatihan-pelatihan. Ia meyakini, jika hal tersebut dilakukan, kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) akan berkembang dengan baik.
"Tapi memang sekali lagi, kita harus bekerja fokus di sisi ini dan saya harapkan tahun ini, tahun depan, betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. []
