Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbaiki sistem rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Membangun manajemen kinerjanya juga, lalu penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simple, sehingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan.
"Dipanggil bapak presiden untuk mendengarkan tambahan arahan bapak presiden, berkaitan visi misi bapak presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS, sekarang dalam proses," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Tjahjo menyebut, rekrutmen CPNS yang diminati ribuan masyarakat ini akan ditata. Perbaikan dalam sistem rekrutmen, kata dia, berkaitan juga dengan penataan birokrasi di tingkat kepegawaian pemerintah.
"Membangun manajemen kinerjanya juga, lalu penataan birokrasi organisasi pemerintah yang harus semakin ramping, simple, sehingga melayani masyarakat dan tahapan-tahapan perizinan, baik di pusat dan daerah semakin pendek," ucap dia.
Penataan ini, kata Tjahjo, melibatkan peran Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Hingga saat ini, Tjahjo mengaku terus melakukan komunikasi dalam penataan birokrasi yang ada pada kelembagaan pemerintah.
"Dalam konteks reformasi birokrasi itu Kemenpan-RB sebagai koordinator, tapi kami terpadu dengan kemendagri karena menyangkut pemerintah daerah," tutur Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, Kemenpan-RB juga menurunkan nilai kelulusan dalam penerimaan CPNS 2019. "Passing grade kita turunkan karena pada seleksi penerimaan sebelumnya ada beberapa daerah yang pesertanya tidak ada yang lolos," kata dia.
Tjahjo menyebutkan sudah menerbitkan SK mengenai penyusunan soal dalam rangka seleksi penerimaan CPNS 2019. "Yang menyusun soalnya bukan BKN, bukan Kemenpan-RB tapi beberapa perguruan tinggi, soalnya disimpan ada kuncinya," tutur Tjahjo.
