Jakarta, (Tagar 25/4/2018) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengaturan Tenaga Kerja Asing merupakan keputusan politik Presiden Joko Widodo.
“Ya memang politik dong, ya kan? Keputusannya saja politik,” jelasnya di Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (25/4).
“Saya kira ini harus diajarin Pak Presiden itu tentang politik gitu ya. Jadi supaya tahu, kan itu dia sendiri yang membuat keputusan, ya kita merespons dari keputusan itu, sederhana saja,” sambungnya.
Sejak awal, Fadli bersikeras menolak Perpres yang dikeluarkan pemerintah. Namun, penolakannya tak lantas membuatnya sengaja menggoreng isu TKA. Dia tak setuju Perpres karena memang memberikan kemudahan terhadap TKA di Indonesia.
“Memang pemerintah mengeluarkan Perpres itu. Dan memberikan kemudahan pada Tenaga Kerja Asing, kan itu bukan digoreng, itu kenyataan. Dan kita menolak, kalau menolak itu bukan berarti menggoreng,” terangnya.
Sebelumnya, terkait isu TKA, Jokowi menilai isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) bermotif politik. Padahal, Perpres dikeluarkan dengan tujuan menyederhanakan prosedur administrasi untuk TKA.
"Inilah yang namanya politik," kata Jokowi saat memberi sambutan di acara pelepasan ekspor perdana Mitsubishi Xpander di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu, (25/4).
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada kenyataannya lapangan kerja untuk tenaga lokal masih tersedia, seperti karyawan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia yang hampir seluruh karyawannya merupakan tenaga kerja lokal.
“Hampir dapat dikatakan, semuanya adalah tenaga kerja lokal, mayoritas adalah tenaga kerja lokal,” tukas Jokowi. (nhn)
