Jokowi Merinci APBN 2021 dan Dana Bansos di Tengah Pandemi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membicarakan persiapan penyaluran bantuan sosial yang tercatat dalam APBN 2021 untuk rakyat yang terimbas pandemi.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi membicarakan persiapan penyaluran bantuan sosial yang tercatat dalam APBN 2021 untuk rakyat yang terimbas pandemi. (foto: Tagar/YouTube Sekretariat Presiden)

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membicarakan persiapan penyaluran bantuan sosial yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, di mana pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial di tengah pandemi Covid-19. 

Dari ratusan triliun itu, kata Jokowi, Rp 5,1 triliun digunakan untuk program kartu sembako, penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan untuk 18,8 juta penerima manfaat, masing-masing Rp 200.000 perbulan per penerima. 

Januari awal harus tersalurkan, karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi.

Kemudian, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) disiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta penerima selama empat triwulan. Selanjutnya, bansos tunai Rp 12 triliun untuk 10 juta penerima. 

Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Dana BLT Jabodetabek Tidak Boleh Membeli Rokok

"Masing-masing Rp 300 ribu selama empat bulan, kemudian program Kartu PraKerja Rp 10 triliun. Bantuan langsung tunai dari dana desa ini Rp 14,4 triliun, ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan ini Rp 3,78 triliun," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020.

Jokowi menekankan, bansos dari pemerintah ini harus disalurkan mulai awal Januari 2021. Dia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Januari awal harus tersalurkan, karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Kemudian, pemberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) akan diubah, per Januari 2021 dikirim tunai lewat PT Pos Indonesia dan himpunan bank negara (Himbara).

Baca juga: Mensos Risma Pastikan Bantuan Pemerintah Tidak Ada Potongan

Jokowi mewanti-wanti, bantuan sosial ataupun bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah ini pemberiannya kepada masyarakat jangan sampai mundur. 

"Karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," ucapnya.

Selanjutnya, ia menekankan soal data penerima bansos ataupun BLT harus betul-betul sudah klir. Sehingga, tepat sasaran hingga ke daerah.

"Kemudian, sudah saya ulang-ulang jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat. Proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan teknik sistem, saya kira itu yang kita inginkan," kata Jokowi. []

Berita terkait
Tri Rismaharini Tegaskan 1 Januari 2021 Kemensos Tidak Libur
Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) di daerah maupun di pusat tidak libur pada 1 Januari 2021.
Penjelasan Pejabat Pemkot Surabaya Ikut Risma ke Ponorogo
Kepala Diskominfo Surabaya, M Fikser mengaku dirinya turut mendampingi Risma ke Ponorogo dikarenakan hari libur.
Merasa Nyaman, Risma Tarik Para Stafnya di Surabaya ke Jakarta
Risma akan menarik para stafnya di Pemerintah Kota Surabaya untuk membantunya di Kemensos.
0
Komisi VIII DPR Optimis Sentra Kemensos Jadi Multilayanan yang Bisa Penuhi Kebutuhan Masyarakat
Anggota Komisi VIII optimis, transformasi fungsi Sentra Kemensos menjadi multilayanan akan semakin meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.