Oleh: Syaiful W. Harahap
Pidato pelantikan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2019, Ir H Joko Widodo (Jokowi) dan Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin, 20 Oktober 2019, di Gedung DPR/MPR, menyebut cita-cita seratus tahun setelah merdeka adalah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.
Dalam pidato Jokowi mengatakan: “Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045 pada satu abad Indonesia merdeka mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah.”
Jokowi berbicara pada tataran realitas sosial dengan memberikan hitungan bahwa pada tahun emas itu pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia mencapai Rp 320 juta atau Rp 27 juta per kapita per bulan. “Itulah target kita. Target kita bersama,” kata Jokowi pada pidato pelantikan.
Jokowi menyebut ‘mimpi’ tapi yang lebih tepat adalah harapan yaitu PDB (produk domestik bruto) Indonesia mencapai 7 triliun dolar AS. Dengan angka ini Indonesia ada dalam 5 besar ekonomi dunia dan tingkat kemiskinan mendekati angka nol persen.
Karena bukan sebatas mimpi, Jokowi pun menegaskan: Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan. Capaian Kabinet Kerja I dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 mendukung harapan Jokowi. Misalnya, laju inflasi yang ada pada kisaran 3 – 4 persen. Tingkat kemiskinan di akhir tahun 2019 ada pada angka 9,2%.
Namun, Jokowi mengingatkan semua hal itu yaitu pendapatan per kapita, PDB dan menghapus kemiskinan tidak datang otomatis. “Tidak datang dengan mudah,” kata presiden mengingat kita. Ini jadi aktual karena ada pameo ‘ora et labora’ yaitu bekerja dan berdoa.
Dalam bahasanya Jokowi mengatakan untuk mencapai tahun emas 2045 harus disertai dengan kerja keras dan cepat. “Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif.”
Itu artinya Jokowi memberikan tantangan untuk untuk menggapai tahun emas yang jadi titik keberhasilan bangsa pasca 100 tahun kemerdekaan. Jokowi berharap semua elemen bangsa ikut aktif untuk mencapai tahun emas 2045.
Jokowi juga mengingatkan bahwa dalam kancah percaturan dunia penuh dengan risiko. Sangat dinamis dan kompetitif. Untuk itulah Jokowi mengingatkan agar tidak menjalankan program rutinitas yang bertumpu pada proses tapi kerja yang dinamis dengan orientasi hasil dengan inovasi. “ …. kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton,” kata presiden dengan tegas.
Seperti yang selalu disampaikan Jokowi bahwa menteri yang akan mendampinginya pada Kabinet Kerja II adalah orang-orang (muda) yang inovatif, paham manejerial, menguasai teknologi terutama IT dan yang lebih penting adalah bisa mengeksekusi program yang dirancang.
Baca juga: Jokowi dan Nama-nama Menteri Kabinet Kerja Jilid II
Jokowi juga menekankan bahwa para birokrat, terutama menteri, agar menjalankan program dengan tujuan melayani masyarkat agar hasilnya bisa dirasakan dan dinikmati masyarakat. Dengan tegas Jokowi mengatakan: “ …. tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan.”
Jokowi melihat selama ini sering terjadi laporan dari birokrasi selalu yang rutin. Birokrasi melaporkan sesuai dengan standar dengan laporan yang memenuhi akuntabilitas. Jika ditanya, menurut Jokowi, birokrasi memberikan jawaban yang standar juga: "Program sudah terlaksana, Pak."
Tapi, seperti dikatakan Jokowi semua perlu dicek. Dalam melakukan cek, Jokowi menjalankannya dengan blusukan, di lapangan ternyata hasilnya tidak sampai ke masyarakat. Jokowi bertanya langsung ke masyarakat ternyata hasilnya berbeda dengan laporan birokrasi, ini kata Jokowi dalam pidatonya: “ …. setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya.”
Untuk itulah Jokowi mengingatkan yang perlu bukan proses, tapi hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Inilah yang disebut Jokowi bisa melakukan eksekusi sebagai syarat menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan.
Jokowi memberikan contoh riil. Ketika mengirim pesan melalui SMS (pesan singkat) atau WA (WhatsApp) memang bisa dibuktikan sudah terkirim melalui fitur send. Persoalannya, menurut Jokowi, yang lebih penting adalah delivered yaitu apakah pesan sudah diterima.
Kondisi itu dibawa Jokowi ke program kerja kabinet yaitu pekerjaannya tidak hanya sebatas sending-sending saja, tapi yang lebih penting delivered yaitu program yang dieksekusi dijamin agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. []
