Jakarta, (Tagar 18/10/2018) - Presiden Joko Widodo menegur dan meminta BPJS Kesehatan untuk mengembangkan manajemen sistem yang lebih baik dan lebih jelas agar rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas.
"Mestinya ada manajemen sistem sehingga rumah sakit memiliki kepastian pembayaran yang jelas," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Jakarta, Rabu (17/10) dilansir kantor berita Antara.
Presiden mengajak semua pihak dengan kemampuan yang dimiliki dan dengan kemampuan yang ada secara efektif efisien untuk memastikan masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan secara penuh.
Presiden Jokowi menegaskan dirinya tahu dan memahami permasalahan yang terkait BPJS Kesehatan dan urusan pembayaran rumah sakit.
"Saya tahu problem yang kemarin, urusan JKN, urusan pembayaran rumah sakit. Saya ngerti dan sampai di meja saya, sehingga seingat saya mungkin sebulan atau lima minggu kita putuskan," katanya.
Hanya saja, menurut dia, hal itu sebenarnya merupakan urusan Direksi BPJS Kesehatan dan tidak perlu sampai ke tingkat presiden.
"Ini sebetulnya urusan Dirut BPJS, nggak sampai Presiden kayak gini-gini. Harus kita putus tambah Rp 4,9 triliun, ini masih kurang lagi. Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," katanya.
Untuk itu ia meminta perlunya manajemen sistem yang lebih jelas.
Hal itu, kata dia, merupakan permasalahan di Indonesia sejak tiga tahun silam namun ia menyadari bahwa persoalan di Indonesia memang kompleks sebagai negara yang besar.
"Ini sudah problem kita tiga tahun yang lalu, tapi dari pengalaman saya di kota kecil, di provinsi, di negara sebesar kita tidak mudah, jadi jangan gampang komplain," katanya.
Sebagai sebuah negara yang besar dengan lebih dari 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten, dan 34 provinsi jumlah rumah sakit di Indonesia mencapai ribuan dan tersebar.
Ia mengaku kerap memarahi Dirut BPJS atas persoalan yang terjadi namun ia menyadari bahwa memanajemen sebuah negara yang besar memang tidak mudah.
"Ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah, artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit, tapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang," katanya.
Presiden kembali menekankan perlunya sistem dan manajemen yang baik untuk menjalankan program BPJS Kesehatan.
Presiden sendiri mengaku senantiasa memantau jalannya program tersebut sehingga setiap kali ke daerah selalu melakukan kontrol langsung dan menginspeksi mendadak layanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit daerah.
"Di Papua, di Nabire, nggak ada rencana ke rumah sakit saya masuk ke RSUD di Nabire, saya mau kontrol saya mau cek, dan suaranya Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar. Ngerti saya, jadi Pak Dirut Rumah Sakit nggak usah bicara banyak di media saya sudah ngerti," katanya.
Namun ia mengaku tidak pernah mengajak Menteri Kesehatan ataupun Dirut BPJS Kesehatan agar bisa menyerap langsung informasi dari lapangan.
"Saya ingin suara yang orisinil dari bawah sehingga solusi itu bisa segera diselesaikan. Tapi masa' setiap tahun harus dicarikan solusi," tegas Presiden.
Mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai Presiden dan ini kebangetan sebetulnya, kata Presiden Joko Widodo. []
