Oleh: Eko Kuntadhi*
Sejak awal duduk di istana, Jokowi memang sudah langsung menyerang. Ia tahu bangsa ini sudah lama digarong para mafia. Kekayaan alamnya jadi bancakan korporasi global. Duit di dalam negeri habis ditilep para penjahat.
Maka ketika awal ia memegang kekuasaan, target utama adalah membubarkan Petral, anak usaha Pertamina. Petral adalah perusahaan lokal yang berbasis di Singapura yang menjadi broker pembelian minyak Indonesia. Setiap barel minyak yang dibeli Indonesia, Petral mendapat keuntungan.
Petral berdiri sejak zaman Soeharto. Ditengarai sebagian keuntungannya mengalir pada kroninya. Ketika kekuasaan berganti, Petral terus bertahan. Caranya para mafia itu menyuap pemegang kuasa. Makanya sejak dulu perusahaan itu susah dibubarkan.
Padahal setiap hari ada inefisiensi Rp 250 miliar akibat keberadaan Petral. Ya, setiap hari duit yang digarong sebesar itu. Dinikmati para mafia dan pemegang kekuasaan.
Bayangkan, Indonesia mensubsidi BBM yang dikonsumsi rakyat. Di zaman SBY subsidinya mencapai Rp 300 triliun setahun. APBN jebol. Pembangunan gak maksimal. Tapi para mafia dan penguasa korup malah mendapat kemewahan dari setiap tetes minyak yang dibeli Indonesia.
Ketika Jokowi ngotot membubarkan Petral, dia seperti membakar sarang tawon. Untung saja dia terus merangsek. Dan perusahaan itu berhasil dibubarkan. Para mafia menaruh dendam pada Jokowi.
Lalu Jokowi melangkah lagi. Laut kita kaya ikan. Selama ini setiap hari ada 5000 kapal asing menguras hasil laut kita begitu saja. Mereka bekerja sama dengan mafia laut dan para penguasa pelindungnya. Kerugian negara mencapai Rp 1500 triliun setiap tahun.
Jokowi memerintahkan menteri KKP Susi Pudjiastuti bertindak tegas pada kapal asing yang merampok kekayaan alam kita. Mulanya Susi ragu, karena kekuatan mereka luar biasa. Duitnya segunung, bisa membayar apa pun. Tapi Jokowi terus meyakinkan Susi, bahwa kekayaan laut kita harus dijaga. Sebab UUD kita mengajarkan bumi, air dan yang terkandung di dalamnya adalah milik negara yang harus diusahakan untuk kesejahteraan rakyat. Bukan dibiarkan begitu saja dirampok orang asing.
Akhirnya Susi mengambil langkah tegas: menenggelamkan kapal asing pencuri ikan itu.
Sampai saat ini ada sekitar 400 kapal asing ditenggelamkan. Para mafia mulai menciut nyalinya. Dulu mereka santai, penguasa Indonesia gampang disuap. Kini mereka berhadapan dengan Jokowi yang koppig. Presiden yang gak doyan duit.
Di sektor pangan juga begitu. Para mafia bertebaran. Mereka berkelindan dengan penguasa untuk menguasai pangan. Dulu seringkali ada komoditas yang tetiba hilang dari pasar. Lalu harganya naik. Setiap Lebaran atau akhir tahun, harga-harga melonjak. Rakyat menjerit.
Daging dan beras dikuasai mafia. Saat panen raya, mereka malah mengimpor beras. Saat stok sedikit, para mafia penguasa distribusi itu justru menahan barang di gudang. Harga naik gila-gilaan. Petani dan peternak menjerit. Rakyat apalagi.
Jokowi menggebrak. Ia memerintahkan polisi dan Menteri Pertanian untuk menangani para mafia pangan. Ia tidak ikhlas rakyat membayar lebih mahal ke kantong mafia-mafia tersebut. Pemerintah serius membangun jalur distribusi baru. Peran Bulog digalakkan.
Bukan hanya itu, kini berkat dana desa banyak berdiri BUMDes. Para petani diajarkan mengolah hasil pascapanen. Mereka bisa langsung mengakses pasar. Pasar gak bisa lagi didikte sekelompok orang. Akibatnya harga pangan kita stabil.
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)
Hal ini bisa dilihat dari angka inflasi. Sejak Jokowi duduk sebagai Presiden, angka inflasi selalu rendah. Gak sampai 4 persen. Itu tandanya harga-harga kebutuhan pokok stabil. Bahkan kita gak mendengar lagi ada lonjakan harga gila-gilaan menjelang hari raya.
Para mafia geram dengan langkah Presiden yang menutup keran kekayaanya. Mereka membenci Jokowi sampai ke tulang sumsum.
Selesai membenahi raja-raja mafia yang merampok duit rakyat, Jokowi terus merangsek. Sekarang ia mulai mengejar aset para penjahat yang diparkir di luar negeri. Mafia-mafia itu gak bisa tidur lagi. Tadinya mereka pikir, okelah lahannya ditutup. Toh, mereka sudah kaya raya.
Tapi kini simpanannya justru sedang dikejar.
Awalnya pemerintah main lunak. Dilakukan program tax amnesty. WNI wajib melaporkan seluruh asetnya dan akan dicatatkan dalam sistem fiskal nasional. Tapi yang namanya mafia, mereka tetap membandel. Banyak aset hasil kejahatannya yang masih disembunyikan.
Kini pemerintah telah menandatangi Automatis Exchange of Information, sebuah dokumen kerja sama keterbukaan informasi. Indonesia bisa meminta informasi dari 100 negara tentang aset WNI yang disimpan di sana. Demikian juga sebaliknya.
Menurut data, ada sekitar Rp 11.000 triliun aset WNI yang berada di bank-bank asing. Setelah tax amnesty, jumlahnya memang turun. Tapi masih lebih dari setengahnya masih dirahasiakan pemiliknya. Nah, inilah yang akan dikejar pemerintahan Indonesia.
Memang, pemerintah bukan berniat menyita aset itu. WNI boleh saja membuka rekening di bank asing, asal tetap dicatatkan dan dilaporkan pajaknya. Enak saja mereka mengeruk kekayaan dari Indonesia tapi membawa kabur ke luar negeri.
Sebagian aset ini diperkirakan adalah harta hasil kejahatan. Hasil perasan para mafia yang selama ini menguasai ekonomi Indonesia. Nah, duit hasil kejahatan inilah yang terus dikejar agar dikembalikan ke negara.
Jaksa Agung, misalnya, terus mengejar aset Yayasan Supersemar hasil penyelewengan zaman Orde Baru. Sementara itu Swiss berjanji akan membuka semua data kepada pemerintahan Indonesia.
Para mafia semakin geram. Ladang perampokannya tertutup. Eh, Jokowi gak puas juga. Kini ia malah mau mengejar para penjahat itu sampai ke ujung kantongnya.
Apakah semua ini tanpa perlawanan? Oh, sebagaimana perilaku mafia, mereka tidak diam saja. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendongkel Jokowi dari kursi kekuasaan. Segala biaya dikeluarkan. Segala duit dihamburkan. Targetnya Jokowi ambruk.
Menjelang Pilpres kali ini mereka juga bergerak. Tentu saja mereka lebih suka mendukung lawan Jokowi, dengan kompensasi bisa menguasai lagi ekonomi Indonesia. Apa pun akan dilakukan untuk mengembalikan lagi lahan jarahan.
Jangan heran jika fitnah dan hujatan terus menikam Jokowi. Jangan kaget jika mereka membiayai kelompok garis keras atas nama agama sampai ikut mensuplai senjata kelompok separatis di Papua. Tujuannya satu. Bagaimana mengalahkan Jokowi. Tujuan lainnya, bagaimana mereka bisa melanjutkan pesta pora merampok kekayaan Indonesia.
Dulu para mafia bertemu dengan penguasa yang doyan duit. Cara menanganinya gampang. Setor upeti sekarung, lalu beres. Kini mereka berhadapan dengan Jokowi yang gak doyan duit. Mereka berhadapan dengan Presiden yang ingin mewujudkan keadilan sosial. Di situlah mereka mentok. Sebab usaha mereka selama ini memang merampok duit orang miskin.
*Penulis adalah Pegiat Media Sosial
