Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar bantuan sosial (bansos) segera disalurkan pada Januari, 2021. Jokowi menyebut, seluruh bansos harus disalurkan tepat waktu, tepat sasaran dan sampai ke tangan penerimanya.
Hal ini diungkapkan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Achmad Choesni.
Rencana launching akan diprioritaskan pada tanggal 8 Januari 2020 dan paling telat pertengahan Januari yakni 14 Januari 2020
Choesni memastikan pemerintah pusat akan meluncurkan program-program bansos tahun anggaran 2021 pada awal Januari ini.
Meneruskan catatan Kemenko PMK, dia menjelaskan, penyaluran bansos pada awal tahun dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, daya beli masyarakat, dan konsumsi rumah tangga masyarakat.
"Rencana launching akan diprioritaskan pada tanggal 8 Januari 2020 dan paling telat pertengahan Januari yakni 14 Januari 2020," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Bansos Tahun 2021, secara daring, Kamis, 31 Desember 2020.
Lebih lanjut, kata dia, peluncuran penyaluran bansos 2021 akan dilakukan secara offline dan online. Perilisan akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan diikuti oleh para menteri, kepala lembaga, dan pihak terkait lainnya.
Rencananya, peluncuran bansos pada awal Januari nanti akan dilakukan secara terpadu yang terdiri dari program bansos reguler dan non reguler.
Untuk bansos reguler antara lain Program Keluarga Harapan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Sembako kepada 18,8 juta KPM yang disalurkan oleh Himbara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta diskon Listrik pengguna 450 VA dan 900 DTKS melalui sistem PLN jika pasca bayar atau pemberian token listrik bila pra bayar.
Sementara, program bansos non reguler dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang telah diberikan di tahun 2020, tetap dilanjutkan hingga 2021.
Program bansos tersebut antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 10 juta KPM yang disalurkan PT Pos dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada 8 juta KPM yang disalurkan oleh pemerintah desa.
"Kita harus pastikan dengan persiapan matang, nanti kita siapkan dulu teknisnya sehingga launching yang akan dilakukan oleh Presiden dan para menteri bisa berjalan dengan lancar," ucap Choesni.
Dalam kesempatan itu, dia memberikan arahan kepada kementerian terkait agar dapat mempersiapkan dengan matang berbagai hal teknis seperti mekanisme penyaluran, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), peta penyaluran bansos, pagu anggaran, SDM pelaksana penyalur dan pengawal bansos, dan lainnya.
"Apa yang kita kerjakan untuk tahun 2021 ini harus lebih baik daripada pelaksanaan tahun 2020. Walaupun memang kita masih menghadapi tantangan Covid-19, tapi kita harus melaksanakan ini dengan baik," kata Choesni.
- Baca juga: Jokowi Ingatkan Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Januari 2021
- Baca juga: Jokowi: Indonesia Akan Bangkit dan Berinovasi di 2021
Sebagai informasi, rapat koordinasi turut diikuti oleh perwakilan Kemensos, Kemendagri, Bapennas, Kemenkeu, Kemkominfo, Kementerian ESDM, Kemensetneg, BI, OJK, PT Pos, dan perwakilan Bank Himbara.[]
