Jakarta – Sekitar tiga pekan menjelang pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat ke-46 pada 20 Januari 2021, Joe Biden mengeluh dia tidak mendapatkan dukungan yang semestinya untuk menjalankan tugas.
Secara lugas, ia menuduh departemen penting, seperti Kementerian Pertahanan, tidak memberinya informasi yang diperlukan untuk melakukan transisi kekuasaan.
Biden mengatakan timnya menghadapi "penjegalan dari para pejabat politik senior".
Biden juga mengeklaim bahwa lembaga-lembaga yang sangat penting bagi keamanan AS telah mengalami "kerusakan besar" di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.
Biden mulai menjabat pada 20 Januari 2020, tetapi Presiden Trump sejauh ini tetap menolak untuk mengakui kekalahan. Tidak ada pernyataan formal yang mengakui kemenangan Biden di pemilihan presiden (Pilpres) 3 November 2020.
Menurut Biden, selama berminggu-minggu usai pemilihan presiden tanggal 3 November 2020, pihaknya tidak mendapatkan pengarahan intelijen penting, bagian esensial dan biasanya bersifat rutin dari proses transisi ke presiden yang baru.
Setelah Trump akhirnya setuju untuk mengizinkan proses transisi berjalan secara formal bulan lalu, Biden memuji Gedung Putih atas bantuannya dalam proses tersebut.
Namun nadanya berubah pada Senin, 28 Desember 2020. Biden berbicara setelah setelah mengikuti taklimat oleh pembantu keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.
Dalam pernyataan yang diunggah di Twitter, Biden mengatakan timnya menghadapi "hambatan" di Departemen Pertahanan dan Kantor Manajemen dan Anggaran.
"Saat ini, kami tidak mendapatkan semua informasi yang kami butuhkan dari pemerintahan yang sedang berlangsung di bidang keamanan nasional," katanya.
"Ini jelas-jelas, menurut saya, tindakan tak bertanggung jawab," kata Biden.
Sang presiden-terpilih menambahkan bahwa timnya membutuhkan "gambaran jelas tentang postur kekuatan militer AS di seluruh dunia" dan bahwa musuh-musuh AS dapat mengeksploitasi kebingungan yang diakibatkan oleh tindakan ini.
Menyusul pernyataan Biden, Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Christopher Miller mengatakan para pejabat telah "bekerja dengan sangat profesional untuk mendukung kegiatan transisi".
"Departemen Pertahanan telah melakukan 164 wawancara dengan lebih dari 400 pejabat dan memberikan lebih dari 5.000 halaman dokumen - jauh lebih banyak dari yang diminta oleh tim transisi Biden," katanya.
Seorang juru bicara mengatakan Pentagon telah "sepenuhnya transparan" dengan tim Biden.
Sang presiden-terpilih itu memaparkan bahwa lembaga-lembaga keamanan utama telah " sengaja dikosongkan" dalam hal personel dan kapasitas.
Ia juga menyinggung soal dugaan "pelemahan semangat untuk bekerja" di lembaga-lembaga tersebut.
"Proses kebijakan telah dihentikan atau dikesampingkan," katanya seraya menambahkan ini semua "dilakukan untuk membuat kecewa sekutu-sekutu AS".
Trump memecat Menteri Pertahanannya Mark Esper tak lama setelah pilpres, agaknya karena Esper tidak sepakat dengan seruannya untuk mengerahkan militer melawan pengunjuk rasa anti-rasisme.
Penunjukan loyalis Trump di departemen tersebut kemudian membuat khawatir lawan-lawan politiknya, yang melihatnya sebagai upaya untuk menebar kekacauan di minggu-minggu terakhir pemerintahannya (bbc.com/indonesia). []
