Jakarta - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) M Jusuf Kalla (JK) yang juga Wapres ke 10 dan 12 RI menyatakan bersedia menjadi mediator perundingan damai antara Pemerintah Afghanistan dengan Taliban.
Dalam upaya perdamaian tersebut JK akan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk meminta Taliban agar bersedia berdialog dengan pemerintah Afghanistan. Selain itu, JK juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, mengingat program perdamaian ini merupakan gagasan dari pemerintah RI.
"Tentunya, untuk perdamaian kita selalu bersedia untuk membantu. Rencananya kita akan mengundang pihak yang berkonfik untuk berdialog di Jakarta itu salah satu opsi, kita akan mengundang Taliban melalui MUI. Saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Maruf Amin untuk berkoordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah RI," tutur JK.
Saya juga akan segera melaporkan ke wakil Presiden Maruf Amin untuk berkoordinasi bagaimana pun program perdamaian ini adalah gagasan dari Pemerintah RI.
Baca juga: Menguak Pertemuan Ma\'ruf Amin - Jusuf Kalla soal Afghanistan
Sebelumnya, Presiden Republik Islam Afganistan Asraf Gani meminta JK agar bersedia menjadi mediator perundingan dengan kelompok Taliban. Hal itu disampaikan Ashraf ketika bertemu JK untuk membahas solusi konflik Afganistan di Istana Kepresidenan Afghanistan, Kabul, Kamis, 24 Desember 2020 malam waktu setempat.
Asraf optimistis konflik berkepanjangan antara pemerintah Afganistan dengan kelompok Taliban akan segera berakhir, disyaratkan pada kesediaan JK.
Menurut Ashraf, pengalaman JK dalam mendamaikan sejumlah konflik di Indonesia dapat juga diterapkan di Afganistan. Apalagi, posisi JK saat ini sebagai ketua DMI yang tentunya memiliki posisi dan pengaruh di mata ulama.
Baca juga: Jusuf Kalla Tolak Azan Jihad Dikumandangkan di Masjid
Menteri Urusan Haji dan Agama Afganistan Muhammad Qosim Halimi sebelumnya juga telah meminta kesediaan JK untuk menjadi fasilitator dialog antara pihak pemerintah dan Taliban.
Hal senada juga disampaikan oleh CEO High National Reconsiliation Council (HCNR) Afganistan, Abdullah Abdullah. Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PMI Pusat Hamid Awaludin yang akan berperan sebagai juru runding dari pihak JK mengungkapkan kesepahaman antarfaksi di Afganistan akan mudah tercapai karena tidak ada pembicaraan mengenai perubahan konstitusi.
"Semua faksi menyepakati pemerintahan Islam hanya model pelaksanaannya saja yang berbeda karena terkait pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri," katanya. []
