Jakarta, (Tagar 14/9/2018) - Hanya berselang beberapa jam pasca peluncuran #2019TetapPancasila, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak mau kalah saing serukan tanda pagar.
Namun, tanda pagar yang diserukan Fadli berbeda dengan tanda pagar sebelumnya yang santer digadang-gadang kubu koalisinya #2019GantiPresiden atau #2019PrabowoPresiden. Kali ini Fadli melalui akun Twitter miliknya bertanya pada follower di akun Twitter-nya.
"Apakah perlu tagar #2019TolakPKI? Biar lengkap," cuitnya pukul 2:39 WIB (14/9).
Bak gayung bersambut, cuitan Fadli pun dibalas oleh pengikutnya.
"Saya sudah buat bang," tulis akun Twitter Bukan Islam Nusantara @DenTuanAchmed sembari menyisipkan gambar tagar tersebut pada pukul 3:42 WIB (14/9).
Tweet Fadli Zon #2019TolakPKI. (Foto: Twitter/ @fadlizon)
Meski tak memberikan keterangan lengkap kenapa dirinya melontarkan tanda pagar itu, lantas ia menambahkan cuitannya dengan hashtag andalan kubu koalisinya.
"Gelorakan #2019GantiPresiden menuju #2019PrabowoPresiden sehingga #2019tetapAntiPKI," tulis Wakil Ketua DPR ini pukul 3:38 WIB (14/9).
Sebelumnya, Tim Alpa yang merupakan relawan pemenangan pasangan Jokowi-Ma'aruf pada Pilpres 2019, meluncurkan gerakan #2019TetapPancasila. Gerakan ini bertujuan untuk mengingatkan anak bangsa mempertahankan Pancasila sebagai ideologi NKRI, meskipun anak bangsa berbeda pilihan politiknya.
"Kami mengharapkan dukungan seluruh rakyat Indonesia, kita bergerak untuk perjuangan ini. 2019 tentu saja bukan hanya sekadar pemilihan presiden tapi bagaimana kita semua berjuang mempertahankan ideologi Pancasila, dan Pancasila dapat diimplementasikan dalam program nyata rakyat Indonesia," tutur Ketua Nasional Tim Alpha Rieke Diah Pitaloka.
Gerakan ini juga didukung oleh Ketua Umum GP Anshor Yaqut Cholil Qaumas. Ia menilai, memang perlunya meluncurkan gerakan seperti #2019TetapPancasila untuk menghalau sejumlah kelompok mengganti konsensus nasional dengan dasar negara lain.
"Saya bergembira hari ini Rieke memulai dengan Tim Alphanya, dan mudah-mudahan akan disusul oleh kelompok-kelompok yang lain untuk menyuarakan hal yang sama 2019 sampai kiamat tetap Pancasila," tukasnya.
Jokowi Diisukan 'PKI'
Presiden RI Joko Widodo berbicara pada sesi pleno Forum Ekonomi Dunia ASEAN di Convention Center, di Hanoi, Vietnam, Rabu (12/9/2018). (Foto: Antara/Reuters/Kham)
Terkait Partai Komunis Indonesia (PKI), Jokowi kerap kali mendapatkan serangan isu bahwa dirinya seorang keturunan PKI. Meskipun berkali-kali ia membantah dengan tegas, tetap saja diisukan kembali.
"Ada yang bilang itu Pak Jokowi PKI, padahal PKI itu dibubarkan 1965, saya lahir 1961, masak ada PKI balita?" ujar Jokowi, di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Selasa (6/3).
"Saya kadang mau marah gimana, nggak marah gimana. Saya mau blak-blakan, tapi ada orang yang percaya juga. Tugas saya sekarang bekerja, bekerja, entah menyiapkan pembagian sertifikat, infrastruktur, bantuan sosial, tidak ada yang lain," sambungnya.
Bahkan, bantahan disampaikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy. Menurutnya, awal mula Presiden Joko Widodo diserang isu sebagai keturunan PKI sejak terbitnya tabloid Obor Rakyat saat Pilpres 2014 silam.
"Ini adalah asal muasal Jokowi dilabeli komunis. Maka kami serukan ke kontestasi Pilpres mendatang akhirilah fitnah dan hoaks," terang Romy saat Munas Alim Ulama di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/4).
Tabloid Obor Rakyat yang dimaksud adalah tabloid yang sengaja dibuat salah satu oknum pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014. Tabloid itu, menurut Romy sengaja dibuat untuk memuat tulisan yang menyebut Jokowi sebagai keturunan Tionghoa dan PKI.
Romy mengaku, dirinya yang saat Wakil Ketua Bidang Strategi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta sempat diminta mengkoreksi isi dari tabloid tersebut. Namun, Romy berpikir tak mau ambil risiko tersebut.
"Saya sempat diminta mengoreksi tabloid itu, tapi saya menolak karena ini fitnah. Kalau Pak Prabowo enggak menang, kita bakal dapat masalah, kalau menang ya bisa saja ditutup kasus hukumnya," jelasnya.
Meski tanpa koreksi Romy, nyatanya menurutnya tabloid akhirnya tetap dicetak dan dibagikan kepada 28 ribu pesantren dan 724 ribu masjid seluruh Indonesia. Maka, sejak itulah, menurut pandangannya isu Jokowi keturunan PKI semakin santer terdengar. []
