Pamekasan - Direktur Lembaga Kajian Riset Madura (LKRM) Habibullah Izhar menyebutkan batuan langsung tunai (BLT) bagi terdampak Covid-19 atau virus corona di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur rawan diselewengkan untuk kampanye kepala desa, terutama kepala desa sebagai calon petahana pada Pilkades serentak 2021 mendatang.
Jangan sampai dalam kondisi seperti ini, administratif mengalahkan kepentingan manusiawi.
Habibullah mengatakan masyarakat desa sudah menyimpan kabar jika pemerintah bakal memberikan bantuan uang tunai Rp600 ribu, sebagai kompensasi pemerintah kepada warga. Akan tetapi ketika mereka bertanya kepada perangkat desa, desa sering berdalih membumbui informasi cenderung politis.
"Kalau BLT Covid-19 tidak disosialisasikan dengan baik, desa ini berpotensi akan seenaknya melakukan kampanye melalui bantuan tersebut. Apalagi sebentar lagi mau melaksanakan Pilkades serentak," kata Habibullah kepada Tagar, Kamis, 30 April 2020.
Hal yang perlu diawasi, kata Habib, adalah dari proses pendataannya. Sementara program BLT diusulkan atau di data desa. Kasus sering muncul, ketika tiba pada persyaratan administrasi calon penerima, malah tidak jadi di data karena tak memiliki dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
"Sedangkan di pelosok banyak yang tidak mampu. Mereka tidak dapat bantuan karena alasan administratif. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini, administratif mengalahkan kepentingan manusiawi. Akibatnya bantuan ini menyasar ke orang lain dan tidak tepat sasaran," ungkap alumnus Universitas Jember itu.
Ia menceritakan ihwal bantuan pemerintah terjadi di bawah. Bagi masyarakat desa, bantuan pemerintah ketika ditemukan banyak berkurang, bukanlah hal baru. Contohnya program bantuan pangan non tunai (BPNT), mereka tahu jika haknya berkurang, hanya mereka tidak tahu cara melakukan protes.
"Kalau sistem bantuannya sama dengan program BPNT, BLT corona ini alamat banyak yang tidak utuh ketika tiba di tangan penerima. Makanya ini program perlu pengawasan semua pihak, terutama peran aktivitas dan pemuda desa," ujarnya.
Kepala Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Abdus Salam Ramli sependapat dengan pernyataan Habib. Alasannya, apabila program ini tidak diawasi ketat, maka akan salah menyasar penerima. Meski demikian, pihaknya sudah menyusun standar penerima program BLT.
"Punya kami ada beberapa kriteria untuk mendapatkan program BLT, di antaranya tidak boleh mendapatkan program PKH dan BPNT, dan warga yang potensi terdampak corona dipadukan dengan DTKS," kata Abdus dihubungi terpisah.
Di desanya, ungkap Abdus, penerima program BLT berkisar 122 penerima dari jumlah kisaran 800-an warga yang diusulkan. Tiba di angka itu, karena sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi, dengan standar aturan sudah ditetapkan pemerintah.
Sekedar diketahui, program BLT akan menyasar kepada warga miskin non BPNT dan PKH. Kemudian belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit. Mekanisme pendataan dilakukan oleh relawan Covid-19 di desa sudah mendapat surat tugas dari kepala desa. []
