Jakarta, (Tagar 10/1/2018) - Menjelang pilkada serentak pertengahan tahun 2018, berbagai upaya dilakukan untuk menang dalam konstestasi politik. Partai politik yang sudah mempunyai kandidat masing-masing yang akan diunggulkan melalui kampanye sehat maupun menyerang lawan politik dengan kampanye hitam (black campaign).
DPR tak tinggal diam untuk mengantisipasi kampanye hitam. Komisi II akan bertemu dengan Polri dan Bawaslu untuk memberikan keselarasan agar calon-calon tak khawatir menghadapi pemilu.
“Untuk memberikan keselarasan, supaya calon-calon ini bisa tenang. Sekarang kalau calon-calon ini tidak tenang, nanti kan hasil pilkada ini tidak demokratis lagi, karena banyak juga orang yang ingin menang dengan politik hitam ini juga harus diwaspadai,” ungkap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/1).
Tak hanya dari DPR yang siap menghadapi pemilu, Agus sendiri sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, mengaku akan menyiapkan aturan untuk menghadapi kampanye hitam tersebut. Agar, pemenang pemilu terpilih secara demokratis bukan dari cara yang tidak adil.
“Kami semuanya akan menyiapkan perangkat aturan dimana orang-orang atau personil-personil yang menginginkan menang tapi dengan cara tidak wajar di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, harus menang dengan fair memang terpilih dan tidak dengan black campaign,” tuntasnya. (nhn)
