Jakarta - Menanggapi tahapan Seleksi Calon Anggota berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Masa Bakti 2022-2027, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan harapannya.
Anggota DPR RI Zulfikar Arse Sadikin berharap calon anggota KPU-Bawaslu RI periode mendatang harus mampu melaksanakan pemilu tahun 2024 yang lebih efisien dan teratur sehingga bisa meminimalisir permasalahan yang dapat terjadi.
“Saya minta tolong terutama untuk KPU-Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu) untuk membuat tahapan demi tahapan dalam pemilu secara presisi, serta juga dikawal tahapan itu secara step by step sehingga nanti semua permasalahan dan hasilnya akan keliatan secara jelas dan kita dapat meminimalisir apa yang paling tepat untuk dilakukan,” ucap Zulfikar dalam keterangannya, Rabu, 3 November 2021.
Jika nantinya pada akhir terdapat perubahan keputusan, kita bisa mengambil sikap tepat apa yang mau kita lakukan apakah perubahan secara perpu atau hanya revisi atau mungkin cukup dengan perundang-undangan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan Tim Seleksi Anggota Calon KPU-Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 November 2021.
- Baca Juga: Puan: Fungsi Pengawasan DPR Diarahkan pada Berbagai Isu
- Baca Juga: DPR Minta Mitra Kerja Dukung Pemulihan Ekonomi Bali
Dirinya turut menyampaikan sejumlah permasalahan yang pernah dialami oleh KPU dan Bawaslu sebelumnya. Menurutnya, permasalahan pemilu yang terjadi di masa lalu harus menjadi evaluasi bersama.
Politisi Fraksi Golkar itu para calon anggota KPU-Bawaslu RI yang akan terpilih nanti harus mampu melaksanakan manajemen risiko yang baik. Hal ini menjadi vital untuk menentukan prioritas masalah yang harus segera ditangani demi terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan harapan.
- Baca Juga: Puan: Meski Jakarta PPKM Level 1, Prokes Harus Nomor 1
- Baca Juga: Puan Sambut Baik Syarat Tes Antigen untuk Semua Perjalanan
“Jika nantinya pada akhir terdapat perubahan keputusan, kita bisa mengambil sikap tepat, apa yang mau kita lakukan apakah perubahan secara perpu atau hanya revisi atau mungkin cukup dengan perundang-undangan yang lain seperti peraturan KPU dan Bawaslu,” ujar Zulfikar. []
