Medan, (Tagar 4/6/2018) - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil penelitian sepanjang tahun 2017 yang menunjukkan tiga provinsi terkorup di Indonesia adalah Jawa Timur sang juara pertama dengan 68 kasus korupsi dan potensi kerugian negara mencapai Rp 90,2 miliar.
Juara kedua ditempati Provinsi Jawa Barat dengan 42 kasus korupsi dan kerugian negara sekitar Rp 647 miliar. Juara ketiga Provinsi Sumatera Utara dengan 49 kasus korupsi dan kerugian negara Rp 286 miliar.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik 'Sumut Darurat Korupsi' di Medan, Minggu (3/6).
Jawa Timur yang juara korupsi tapi Sumut yang panik, trauma dua kali gubernur dijemput KPK, setidaknya itu terlihat dengan digelarnya diskusi publik 'Sumut Darurat Korupsi'.
Apalagi selain Sumut dinobatkan provinsi terkorup ketiga, Kota Medan juga adalah kota paling korup di antara 12 kota besar di Indonesia. Sehingga memang benar Sumut darurat korupsi.
Djarot Sihar vs Edy Ijeck dalam debat cagub-cawagub. (Foto: Antara)
Tampaknya masyarakat Sumatera Utara trauma, dua kali gubernurnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu berturut-turut Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho.
Mengenai trauma memiliki gubernur korup itu pernah disampaikan masyarakat Sumatera Utara di kawasan Sawit Hulu, Langkat, 23 Mei lalu, baca di sini: Warga Sumut: Sejak Rizal Nurdin yang Terbaik, Kami Hanya Punya Gubernur yang Dijemput KPK.
Arofiantoni Telaumbanua, perwakilan masyarakat yang bermukim di kawasan perkebunan kelapa sawit tersebut mengatakan bahwa 13 tahun silam mereka pernah memiliki gubernur terbaik, yakni Haji Tengku Rizal Nurdin.
"Namun pada masa itu ada tragedi pesawat Mandala yang jatuh di Jamin Ginting Medan, dan menelan korban jiwa termasuk di antaranya para tokoh Sumut, satu di antaranya gubernur pada masa itu. Mulai dari masa itu, Sumut tidak memiliki gubernur terbaik lagi. Pada masa itu gubernur terbaik kami dijemput Tuhan lewat tragedi tersebut," ujarnya.
"Sejak saat itu tidak ada lagi, yang ada sesudah Bapak almarhum Tengku Rizal Nurdin, gubernur yang dijemput Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," lanjutnya. (af)
