Surabaya - Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi di Provinsi Jawa Timur (Jatim) pada November 2019 sebesar 2,20 persen year on year (yoy). Inflasi Jatim itu terendah di Pulau Jawa. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan Jatim bisa menjadi partner stratregis bagi provinsi-provinsi yang berada dalam kawasan Indonesia Timur. Terutama dalam partner strategis untuk menjaga logistik bahan pokok dan mengendalikan inflasi.
Khofifah beralasan Jatim berhasil mengendalikan inflasi di bawah rata-rata nasional. "Melihat potensi yang bisa dikembangkan untuk membangun jejarin di luar Jatim, best practice ini seyogyanya ditularkan kepada provinsi lain," katanya usai acara High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengandali Inflasi Daerah (Rakorwil TPID) Provinsi Jatim di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Kamis 12 Desember 2019.
Ia menyebutkan beberapa waktu lalu pernah memimpin misi dagang Jatim ke Kalimantan Timur dimana sekitar 80 persen kebutuhan logistik berasal dari Jatim. “Inilah pentingnya Jatim menjadi partner strategis bagi provinsi lain khususnya bagi kawasan Indonesia Timur,” ucap Khofifah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI Jatim Difi Ahmad Johansyah mengapresiasi langkah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim yang berhasil menjaga inflasi di angka 2,20 persen pada November 2019. "“Ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah inflasi Jatim berada di bawah 3 persen. Selain itu, inflasi Jatim terendah se-Jawa,” katanya. BI memperkirakan inflasi Jatim hingga Desember 2019 mencapai sekitar 2,5-2,6 persen.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir mengatakan, jika inflasi di daerah menurun, kepala daerah tersebut dinilai berhasil mensejahterakan masyarakat. Mengingat pengendalian inflasi sangat berkaitan erat dengan usaha penanggulangan kemiskinan, khususnya pengendalian inflasi bahan makanan.
“Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,66 persen,” kata Iskandar. Menurutnya, jkika suatu daerah berhasil menurunkan inflasi, maka akan mendapatkan dana insentif daerah (DID) dari pemerintah pusat.
Menurut Iskandar secara umum saat Natal dan Tahun Baru realisasi di kota-kota di Provinsi Jatim di atas realisasi nasional, kecuali Kota Kediri. Kondisi ini juga terjadi pada realisasi inflasi Bulan November 2019. “Ada pola menarik di hampir seluruh kota di Jatim ada penurunan inflasi,” jelasnya.[]
Baca Juga:
Jatim Genjot Pertumbuhan Ekonomi untuk Capai Target
Rencana Kenaikan Cukai Rokok Picu Inflasi di Jatim
