Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, sulit bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menepati janji kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu.
Adi mengatakan, janji PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup tak akan terealisasi.
Sudah jadi kutukan di negara ini, partai oposisi tak diminati partai lain untuk koalisi
Pasalnya, selain bukan partai pemenang Pemilu 2019, keberadaan oposisi pun masih kalah banyak dengan jumlah partai koalisi di Parlemen.
"Sulit karena PKS bukan partai pemenang pemilu. Perjuangan PKS akan membentur tembok besar," kata Adi dihubungi Tagar, Senin 26 Oktober 2020.
Dia mengatakan, suatu kebijakan tak hanya sebatas apa yang sedang dicita-citakan. Menurutnya, dukungan di DPR RI sangat dibutuhkan untuk mensukseskan janji politik tersebut.
"Karena kebijakan tak melulu soal yang ideal tapi menyangkut dukungan politik di parlemen," ujarnya.
Selain itu, dia menilai perlawanan PKS akan begitu sulit mengingat partai koalisi sangat banyak.
"Sementara suara PKS gak signifikan berhadapan dengan koalisi gajah," kata dia.
Adi meyakini, saat ini PKS tengah berjuang atas janji politiknya kepada masyarakat. Akan tetapi, partai itu masih memiliki banyak tantangan, dan butuh bantuan dari partai lainnya untuk mewujudkan impian tersebut.
"PKS tentu berjuang keras ingin realisasikan janji politiknya ini. Tapi tak mudah, butuh support partai lain untuk menyetujui. Itulah tantangan PKS ke depan mencari dukungan parpol lain," ucapnya.
"Gandeng Demokrat saja tak cukup. Butuh kekuatan mayoritas," kata Adi menambahkan.
Pandangan Adi, janji politik PKS bisa saja terkabulkan jika partai itu mampu memberi keyakinan kepada koalisi untuk menjalankan RUU itu.
Namun, ada yang menjadi ganjalan bagi PKS. Sebab, partai ini sangat keras menolak adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Kalau bisa yakinkan partai lain, tak harus nunggu pilpres lagi. Berat. Sudah jadi kutukan di negara ini, partai oposisi tak diminati partai lain untuk koalisi," ujar Adi Prayitno.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019.
- Baca juga: Janji Manis PKS: Menang Pemilu, Hapus Pajak Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup
- Baca juga: Sindir Politik Dinasti, PKS: Ini Bukan Perusahaan Keluarga
"Pada Pemilu 2019, PKS berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika menang Pemilu 2019," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangannya di Jakarta dilansir kantor berita Antara ( 24 November 2018).[]
