Cirebon - Dirut PDAM Tirta Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Suharyadi, akui selama ini pihaknya belum pernah memberikan pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD) Pemkab Cirebon, namun tetap berupaya untuk memberikan PAD dari hasil keuntungan pengelolaan air bersih di tahun 2020 ini.
Hal itu disampaikan Suharyadi saat rapat bersama Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon di ruangan rapat komisi, 10 Agustus 2020. "Untuk yang tahun 2017 memang awalnya ingin memberikan pemasukan ke PAD, tetapi salah satu SPAM di Kecamatan Beber sangat kekurangan air," kata Suharyadi.
Sampai-sampai saat itu, menurut Suharyadi, pimpinan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Kuningan. Dan pihaknya mengajak Pemda Kabupaten Kuningan untuk mengoptimalkan debit air yang masuk ke Kabupaten Cirebon. "Sehubungan dengan hal itu, kami alokasikan untuk pelayanan itu, kala itu dari 55 persen laba keuntungan ada sekitar Rp 800 juta. Kita cakupan layanannya lebih rendah dari Kota Cirebon. Komposisinya di kita baru 35%," ungkap Suharyadi.
Diakuinya ketika musim kemarau Kabupaten Cirebon sangat kesulitan mendapatkan sumber air bersih air sehingga mau tidak mau masih harus mengandalkan sumber air dari Kabupaten Kuningan. Namun, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pembenahan atas perusahaan yang ia pimpin itu, sekaligus juga akan didiskusikan dengan dewan pengawas agar ada perbaikan lebih baik.
"Terkait dengan kondisi saat ini, kami termotivasi untuk memberikan pemasukan ke PAD ya kami akan coba. Karena memang selama ini kita fokus untuk peningkatan cakupan layanan," kata Suharyadi.
Ia juga menjelaskan, di 2018 pihaknya sudah pernah mengajukan untuk program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tapi tidak direalisasikan. Laba keuntungan 2018 itu telah diinvestasikan untuk peningkatan pelayanan. Di antaranya diinvestasikan ke SPAM Waled. Di 2019 pihaknya memasang jaringan perpipaan. Dan membuat sumur-sumur bor. "Di 2020 memasang jaringan perpipaan, vertikulasi untuk meningkatkan cakupan layanan," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, mengatakan rapat kerja dijadikan rekomendasi pengelolaan PAD dari BUMD. Rapat ini harus menjadi catatan pimpinan Komisi II karena tidak menghadirkan Bagian Perkonomian yang menjadi mitra kerjanya dan yang menaungi PDAM.
"Apa yang disampaikan oleh Staf Ahli menjadi catatan kami. Tapi perlu ada data pembanding. Karena sesungguhnya PDAM adalah operator penyedia air minum. Bidang Perekonomian yang menaungi PDAM dan menjadi mitra kerja kita harusnya diundang juga," kata Cakra.
Menurut Cakra, untuk investasi hingga cakupannya menunggu 80 persen tidak bisa dibayangkan kapan akan tercapai. Karena luas wilayah yang cukup besar, ada 40 kecamatan. "Kelemahan kita memang tidak punya sumber mata air, tapi ini bisa menjadikan rekomendasi ke bupati agar ada keseriusan membenahi, agar cakupan layanannya bisa cepat meningkat. Supaya ada target untuk memberikan pemasukan dari PDAM ke PAD," tutur Cakra. []
