Ruteng - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang abaikan protokol Covid-19 saat pendaftaran Pilkada serentak tahun 2020 dinilai bukan merupakan calon pemimpin yang ideal.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengaku prihatin dengan pengerahan massa yang dilakukan banyak Paslon pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 beberapa hari terakhir.
Bagaimana bisa percaya para calon seperti ini yang akan mengatasi pandemi di daerah jika sejak awal mereka justru tak peduli.
Pasalnya, para calon kepala daerah yang diharapkan akan memimpin daerah untuk salah satunya mengatasi pandemi Covid 19, justru sejak awal menunjukkan semangat pembangkangan pada apa yang menjadi protokol utama penanganan Covid 19.
"Bagaimana bisa para calon kepala daerah melahirkan tawaran program penanganan pandemi, jika untuk urusan mendisplinkan diri dan pendukungnya saja ia gagal lakukan," Katanya saat dihubungi Tagar, Rabu 9 September 2020.
Menurut dia, keputusan pemerintah melaksanakan Pilkada pada tahun 2020 ini salah satunya karena ingin menjadikan Pilkada sebagai salah satu momentum untuk bisa menghadirkan pemimpin yang memiliki semangat baru dalam memimpin daerah mengatasi pandemi.
"Oleh karena itu diharapkan isu pandemi ini menjadi salah satu program yang akan ditawarkan oleh calon kepala daerah selama kampanye nanti" katanya.
Akan tetapi harapan publik kepada Paslon kepala daerah untuk mengampanyekan program penanganan pandemi semakin sulit terwujud setalah melihat apa yang terjadi selama masa pendaftaran. Ada begitu banyak Cakada yang justru abai pada protokol kesehatan.
"Bagaimana bisa percaya para calon seperti ini yang akan mengatasi pandemi di daerah jika sejak awal mereka justru tak peduli pada protokol kesehatan," ujarnya.
Sensitivitas calon kepala daerah dalam menerapkan protokol di setiap tahapan Pilkada kata dia, merupakan ekspresi keberpihakan mereka pada nasib rakyat. Calon kepala daerah yang terlihat begitu terobsesi pada kekuasaan dengan mudah akan memanfaatkan rakyat demi sekedar terlihat punya kekuatan untuk melawan paslon lain.
"Mereka mengumpulkan rakyat, bukan karena solider dengan apa yang dihadapi rakyat. Mereka hanya menjadikan rakyat sebagai komoditas politik saja," kata dia.
Ia menambahkan, calon pemimpin yang peduli pada rakyatnya tak akan mau mengorbankan rakyat untuk berkumpul dalam jumlah banyak hanya untuk mengantarkannya menuju tempat pendaftaran calon.
Sebab kegiatan mengumpulkan massa pada saat bersamaan di tengah pandemi saat ini pastilah rentan menjadi sumber penularan baru. Potensi virus Corona bisa menular ke banyak orang semakin terbuka di antara kerumunan massa. Disitulah bahaya yang mengintai pada proses pendaftaran Cakada.
"Ketika bahaya itu begitu saja diacuhkan para calon ketika mengumpulkan massa, lalu apa yang kemudian bisa kita katakan terhadap calon pemimpin itu? nasib rakyat yang harusnya dilindungi dari penularan virus, begitu tak dipedulikan," sesalnya.
Yang penting bagi para Paslon lanjut dia, bagaimana bisa menjadi lebih percaya diri dengan unjuk kekuatan massa pendukung. Diri paslon sendiri yang jadi fokus, bukan nasib rakyat yang ikut berkerumun. Menurutnya, dari hal-hal sederhana seperti inilah bisa menilai kualitas kepemimpinan seseorang.
Pentingnya penerapan protokol Covid-19 menjadi isu utama dalam PKPU terkait tahapan Pilkada.
"Karena itu saya merasa calon pemimpin yang memanfaatkan rakyat untuk kepentingan bisa terlihat besar dan kuat pada saat pendaftaran, bukanlah calon kepala daerah ideal yang kita tunggu-tunggu," ujarnya.
Sebab, calon pemimpin daerah ideal itu menurut dia jika tindakannya sampai hal sekecil apapun bisa memperlihatkan keberpihakan pada nasib rakyat, termasuk menghindarkan rakyat dari situasi yang potensial menjadi sumber penularan Covid-19.
"Pentingnya penerapan protokol Covid-19 menjadi isu utama dalam PKPU terkait tahapan Pilkada. Karena itu penting bahwa penerapan protokol kesehatan ini tak hanya menjadi semacam aksesoris saja, tetapi harus benar-benar dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta (Paslon dan parpol pendukung)," tuturnya. []
