Jakarta, (Tagar 13/1/2019) - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargen menilai pemerintah dan masyarakat jangan menganggap sepele persoalan informasi bohong atau hoaks yang selama ini beredar, karena menyangkut stabilitas negara.

"Saya selalu bilang hati-hati, ini masuk keamanan pemilu. Hoaks jangan dianggap sebagai persoalan sepele," kata Boni dalam diskusi "Merawat KeIndonesiaan Seri Diskusi XVIII bertajuk Memilih Melampaui Hoaks", di Jakarta, Jumat (11/1) mengutip kantor berita Antara.

Ia menilai persoalan hoaks seperti isu tujuh kontainer yang membuat surat suara tercoblos merupakan persoalan serius karena menyangkut stabilitas negara.

Boni menduga kasus hoaks tujuh kontainer bertujuan merusak citra dan integritas KPU sehingga apabila kandidat tertentu kalah maka yang disalahkan adalah KPU.

"Yang mau dicapai adalah merusak citra dan integritas KPU sehingga apabila kandidat tertentu kalah maka yang disalahkan adalah KPU, seolah-olah ada kecurangan," ujarnya.

Ia juga mengatakan, demokrasi digital saat ini bukan memunculkan istilah kebebasan berbicara yang benar, namun bebas bicara yang bohong.

Menurut dia, kebebasan demokrasi yang kebablasan tersebut karena praktik politik di Indonesia yang mencerminkan oligarki dan kartel sehingga memunculkan "tembok" pemisah dengan masyarakat.

"Kepercayaan menurun karena praktik korupsi, keadaan ekonomi sulit, kondisi sosial terpuruk lalu memunculkan ketidakmatangan. Bagi pecundang itu merupakan peluang, kelompok ini ingin meraih kekuasaan," katanya.

Boni menjelaskan, hoaks yang berkembang di masyarakat didesain sehingga kebebasan demokrasi menjadi ruang bagi kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab bergerak.

"Masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menangkal hoaks yang telah mengarah pada ancaman negara untuk mengembalikan ke arah yang benar," ujarnya.

Skenario Politik

Boni Hargens menduga banyaknya informasi bohong atau hoaks yang berkembang di masyarakat dijadikan sebagai skenario politik untuk tujuan politik tertentu.

"Hoaks tidak pernah bisa dihentikan karena sudah menjadi skenario politik dan strategi, politik yang digunakan para politisi untuk jalan pintas meraih kemenangan," kata Boni.

Ia menilai ada skenario para politisi untuk gunakan jalan pintas meraih kemenangan dengan memanfaatkan dan memanipulasi persepsi publik melalui penebaran hoaks.

Karena itu ia menilai hoaks dirancang dan didesain secara sengaja sehingga bukan perkara kekhilafan si A atau si B, namun ini perkara membangun persepsi publik untuk memenangkan Pemilu.

"Namun, dicari sambungan atau afiliasi politik kepada tim sukses, karena saya percaya diperintah timses agar membangun narasi untuk kepentingan politik," ujarnya.

Ia mencontohkan dalam kasus hoaks tujuh kontainer, jangan hanya berfokus pada sosok Andi Arief, namun harus didalami siapa elite partai atau ada rancangan dari timses pasangan calon tertentu.

Karena itu, ia menduga narasi hoaks tujuh kontainer tersebut untuk memenangkan persepsi publik sehingga Polri harus menyasar desain besar di balik munculnya informasi hoaks tersebut.

"Hal itu agar menjadi pelajaran berharga bagi pembangunan kesadaran politik masyarakat. Mereka yang rasional akan marah dan yang kurang rasional mungkin terpengaruh hoaks itu," tuturnya.

Dalam diskusi tersebut, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Lisman Manurung menilai hoaks sudah terjadi lama, dan itu menjadi semacam mikroba dalam demokrasi yang hadir dan dimanfaatkan.

Menurut dia, kalau dulu cara singkat memenangkan pemilu dengan menggunakan motif politik uang, namun saat ini banyak menggunakan hoaks yang banyak digunakan di media sosial.

"Lalu sekarang bagaimana memperpendek hoaks dan bagaiaman daya rusaknya bisa diperpendek karena mikroba bisa diperpendek," ujarnya.

Menurut dia, apabila pemenang pemilu karena menggunakan hoaks maka akan memunculkan kekecewaan mendasar lalu memunculkan sumpah serapah. []