Yogyakarta - Pemerintah diminta lebih bijak menyikapi rencana menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian atau bebas kendaraan bermotor. Jangan demi mengejar penilaian warisan budaya dari UNESCO, kepentingan hajat hidup ratusan pedagang, termasuk ribuan karyawan, dikorbankan.
Ketua Perkumpulan Pengusaha Malioboro dan Ahmad Yani (PPMAY) Sadana Mulyono menyampaikan uji coba Malioboro bebas kendaraan bermotor sejak 3 November 2020 telah berimbas nyata bagi para pedagang. Kebijakan itu membuat pelaku usaha kehilangan pembeli.
Karenanya, PPMAY merasa tak perlu membebaskan Malioboro dari kendaraan bermotor sepanjang hari kalau hanya untuk mendapatkan penilaian dari UNESCO.
"Jika memang pedestrian untuk menarik nilai dari UNESCO, tidak perlu ditutup sehari penuh, ada baiknya dilaksanakan pada jam khusus, seperti misalnya dari jam 18.00 - 22.00," tutur Sadana Mulyono kepada Tagar, Minggu, 8 November 2020.
Apakah Pemda DIY pernah memikirkan kesusahan ini? Kami yang paling terimbas pada upaya mencari nafkah.
Sadana menuturkan, total ada 220 pemilik toko sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Ahmad Yani yang tergabung dalam PPMAY. Uji coba menjadikan Malioboro sebagai kawasan pedestrian selama sekitar sepekan menyebabkan omzet pedagang turun hingga 80 persen. Bahkan banyak toko yang tidak mendapat pembeli satupun
"Banyak konsumen atau warga yang membatalkan berbelanja ke Malioboro, mereka memilih berbelanja di lokasi yang aksesnya mudah. Padahal Malioboro menjadi ikon wisata karena menjadi pusat bisnis yang dinamis, apa-apa tersedia," beber dia.
Bagi PPMAY, selama ini Malioboro sudah dianggap sebagai jantung perekonomian di Yogyakarta. Banyak orang bergantung hidup di salah satu destinasi wisata andalan Kota Pelajar tersebut, termasuk para pedagang kaki lima (PKL).
"Ditutup sehari penuh, toko-toko merugi dan akhirnya keputusan logis pengusaha hanya tutup toko. Lantas bagaimana dengan nasib sepuluh ribu lebih karyawan toko-toko jika Malioboro ditutup terus," kritiknya.
Sadana menambahkan, pihaknya sudah menggelar rapat pada Jumat, 6 November. Dalam rapat itu pemilik toko, manajemen, hingga karyawan mengeluhkan kebijakan uji coba pedestrian yang memukul usaha mereka.
Pengumpulan bahan juga dilakukan mengingat PPMAY juga berencana berdialog dengan pembuat kebijakan, Pemda DIY, di Kepatihan dengan tajuk Sowan Bareng pada Selasa, 10 November 2020.
Baca juga:
- Cerita Traveler Perjalanan Pakem - Malioboro - Parangtritis
- Curhat Kusir Soal Rekayasa Lalu Lintas Malioboro Yogyakarta
- 3 Catatan Pemkot Yogyakarta di Pengelolaan Wisata Malioboro
Pengurus PPMAY lain, Karyanto merasa terjadi kemunduran bisnis dan usaha dalam pemberlakuan uji coba Malioboro bebas kendaraan bermotor. Para konsumen terjebak kemacetan di titik-titik menuju Malioboro hingga akhirnya beralih ke toko di kawasan lain.
"Jelas kami merasakan kemunduran usaha. Konsumen banyak yang terjebak macet di Ngampilan, Suryotomo, dan Ngupasan sehingga batal masuk toko," sambung dia.
"Apakah Pemda DIY pernah memikirkan kesusahan ini? Kami yang paling terimbas pada upaya mencari nafkah," tutup dia. []
