Jakarta, (Tagar 2/8/2018) - Belum lama ini Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan cuitannya dalam akun media sosial SBY yang menunjukkan prestasinya selama 10 tahun pemerintahan SBY yang dapat menurunkan kemiskinan mencapai enam persen. Bahkan dalam cuitannya tersebut, SBY membandingkan dengan masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo selama tiga tahun yang hanya dapat menurunkan satu persen angka kemiskinan.

Adanya cuitan SBY tersebut mendapat tanggapan dari Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira yang mengatakan kondisi pertumbuhan ekonomi saat pemerintahan SBY dan Presiden Joko Widodo berbeda. Itu dapat dilihat dari peningkatan harga komoditas pertanian dan lapangan kerja.

"Pada intinya kondisi ekonominya itu berbeda. Ini juga berkaitan dengan harga komoditas maksudnya harga sawi, karet, dan minyak. Diera SBY itu menjadi lebih naik. Akhirnya menyerap tenaga kerja dan pertanian lebih baik. Bahkan pendapatan rata-rata didaerah pun juga meningkat. Sehingga jumlah orang miskinnya itu bisa ditekan.Tapi diera Jokowi harga komoditasnya itu turun. Jadinya penyerapan tenaga kerja dan pertaniannya menjadi menurun," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Bhima Yudhistira, saat dihubungi Tagar, Kamis (2/8).

KemiskinanData kemiskinan seluruh Indonesia. (Desain : Tagar/Rully)

Jadi menurut Bhima, itu alasannya SBY yang menunjukkan kehebatannya dapat menekan angka kemiskinan. Itu karena pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan kedua tokoh tersebut berbeda.

"Itu bisa menjelaskan kenapa pak SBY merasa hebat bisa menurunkan kemiskinan sampai 6%. Itu kan kondisi ekonominya saja yang berbeda. Kalau pernyataan SBY itu sebenarnya data Badan Pusat Statistik (BPS). Di zaman Jokowi memang kemiskinan turun 1% itu juga dapat dari BPS. Kalau masalah itu benar," ucap dia.

Sementara dia juga menanggapi pernyataan SBY tentang 100 juta orang masuk dalam kategori miskin di era Presiden Joko Widodo yang  dia peroleh dari data Bank Dunia. Dari pernyataan SBY itu, dia menilai ada unsur kepentingan politik.

"Kelihatannya pak SBY memakai standart ganda. Sekarang dia ngomongnya pakai Bank Dunia, kemarin waktu berkuasa pakai BPS kok. Jadi mungkin ada unsur politik atau semacam kepentingan politik SBY. Sehingga dia ingin mengatakan bahwa pemerintah belum berhasil menuntaskan kemiskinan," tuturnya.

"Jadi saran saya yang pertama kritik itu tidak apa-apa yang penting tetapkan pada data yang valid dan standart yang sama. Kalau standartnya sudah berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Jadi membingungkan publik, mana yang benar nih BPS atau Bank Dunia. Itu seakan-akan seperti itu," ujarnya.

Dia menyayangkan sekali mendekati Pilpres 2019 mendatang, akhir-akhir ini dari kubu oposisi ataupun Pemerintah saling mengklaim mengenai kemiskinan. Sehingga menunjukkan tidak ada solusi terhadap penanganan kemiskinan itu.  

"Tidak perlu terlalu dalam berbicara dari kubu oposisi ataupun dari segi pemerintah. Lebih baik menyudahi polemik soal angka kemiskinan, yang lebih penting itu adalah bagaimana dalam jangka panjang untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan itu. Jangan saling klaim juga, jadikan gak kemana-kemana," ucapnya.

Sebagai informasi SBY pertama kali menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2004. Saat itu, SBY diwarisi angka kemiskinan sebesar 16,66 persen atau sekitar 36,15 juta penduduk miskin oleh presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri.

Sebulan menjelang SBY lengser pada 20 Oktober 2014, kemiskinan berada di level 10,96 persen atau bersisa 27,73 juta penduduk. Artinya dalam 10 tahun, pemerintahan SBY berhasil menekan angka kemiskinan sebesar 5,7 persen.

Jokowi kemudian naik menggantikan SBY pada 20 Oktober 2014. Maret 2018, Badan Pusat Statistik menyatakan angka kemiskinan berhasil mencapai satu digit untuk pertama kali dalam sejarah yaitu di level 9,82 persen. Artinya, dalam waktu sekitar tiga tahun plus lima bulan, pemerintahan Jokowi bisa menekan angka kemiskinan hingga 1,14 persen.

Berdasarkan data yang dihimpun BPS DKI Jakarta secara berkala setiap semester (September 2017-Maret 2018) ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2018 sebanyak 3,57 persen atau sebanyak 373,12 ribu jiwa.

KemiskinanData kemiskinan seluruh Indonesia. (Desain : Tagar/Rully)

Data ini mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan data terakhir pada September 2017 (3,78 persen atau 393,13 ribu orang) dimana persentase penduduk miskin menurun 0,21 poin atau berkurang sebesar 20,01 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Jika dibandingkan lebih lanjut, pada Maret 2017 sebesar 3,77 persen atau 389,69 ribu orang dan meningkat pada semester berikutnya (0,01 persen atau 3,44 ribu orang.

BPS Provinsi DKI Jakarta juga mencatat komoditi makanan masih berperan cukup signifikan terhadap garis kemiskinan dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). [o]