Oleh: Jufra Udo*

Dari drama kolosal klasik 'Tutur Tinular', dalam salah satu alurnya, dikisahkan terjadi drama perseteruan yang melibatkan internal Majapahit dalam pusaran konflik. Kegaduhan demi kegaduhan terus terjadi. Pada akhirnya, memusatkan pada satu kesimpulan, bahwa itu buah dari skenario politik yang dimotori Halayudha.

Halayudha berambisi menjadi patih Majapahit. Untuk mencapai ambisi itu, ia memandang masih banyak petinggi-petinggi lain yang berjasa besar atas Majapahit. Mereka dianggap gangguan baginya. Alasannya, menyingkirkan mereka adalah solusi terbaik. Diaturlah skema. Gerbong-gerbong yang dianggap berseberangan diciptakan stigma sebagai musuh Majapahit yang harus ditumpas.

Terjadilah kisruh. Pihak-pihak yang berpotensi menduduki posisi strategis dalam internal Majapahit mulai tersingkir. Karena dianggap ada ketidakadilan, orang-orang ini memusatkan kekuatan di luar istana. Sudah pasti, dengan gampang mereka dibasmi atas dalih pemberontakan terhadap negara.

Selang cerita, kekuatan Majapahit dikerahkan untuk membunuh orang-orang yang seyogianya sangat layak disanjung sebagai pahlawan Majapahit. Tersebutlah di antaranya, ada Ranggalawe, Patih Nambi, Lembu Sora dan Ra Semi. Militer Majapahit tersandera pada skema Halayudha. Gugurlah orang-orang itu di atas tanah yang mereka perjuangkan.

Demikian kisah yang sepatutnya kita ilhami bersama. Bahwa dalam perjalanan bernegara tak selamanya dalam koridor sedang baik-baik. Ada-ada saja upaya seperti yang dimainkan Halayudha. Sebab, aroma politik kita penuh dengan bau ambisi, rivalitas, dan jegal-menjegal.

Itu adalah fakta yang tak bisa dipungkiri. Hakikatnya, berpolitik berarti sedang menjalankan perang, yang dalam risalah Baratayudha, dipaparkan, dalam perang tak ada nama, yang ada hanya kawan dan lawan. Artinya apa? Nanti dilihat dan dipersamai seluruh fakta-fakta politik ke depan.

Jokowi-Ma’ruf

Sehari lagi, ada seremoni besar yang dihelat negara ini. Presiden dan wakil presiden terpilih bakal dilantik pada 20 Oktober mendatang. Selain itu, pasca dilantik, akan ditunjuk menteri yang oleh Jokowi sendiri berjanji kelar tiga hari usai pelantikan. Soal ini masih menjadi isu hangat yang terus bergulir pada diskursus hangat di balik pelantikan Jokowi-Ma’ruf.

Pembagian kursi menteri masih penuh teka-teki. Siapa mereka kelak? Apakah berasal dari partai pengusung? Ataukah bisa jadi di luar parpol pengusung?

Meski itu adalah hak prerogatif presiden, ada baiknya terbuka dan menimbang berbagai respons publik. Berkaca pada hasil survei Litbang Kompas per Oktober 2019 menunjukkan, sebanyak 59,2 persen atau mayoritas responden menyatakan setuju jika Presiden Joko Widodo memberikan kursi menteri kepada partai politik yang tidak mengusungnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Sementara itu, responden yang tidak setuju pihak oposisi bergabung sebesar 33,81 persen. Pada di sisi lain, bila Jokowi mengambil jalan ini, apakah terjadi gejolak?

"Ada dampak buruk jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap memberikan posisi jatah menteri di kabinet periode keduanya kepada pihak dari luar partai koalisi," ungkap pengamat komunikasi politik Silvanus Alvin, dilansir dari Kedaipena.com.

Olehnya tentulah kita berharap presiden mengambil jalan terbaik soal jatah menteri. Agar tata sistem pemerintahan ke depan berjalan stabil. Sebab ini dapat berimplikasi terhadap perjalanan pemerintahan terutama menumbuhkan sektor perekonomian kita yang masih cenderung bertumpu pada kekuataan investor.

Semoga saja tidak ada prototipe 'Halayudha' dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Selamat bertugas Jokowi-Ma’ruf!

Di sisi investasi riil (membangun pabrik), penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) merupakan hal yang paling utama, bukan penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau domestic direct investment.

Dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, per 14 Oktober 2019, investor asing menguasai senilai Rp 1.032,72 triliun dari total obligasi pemerintah Indonesia yang dapat diperdagangkan atau setara dengan 38,42 persen.

Terkait itu, Bank Dunia (World Bank) telah melakukan survei kepada 754 perusahaan internasional dan hasilnya dituangkan dalam publikasi berjudul: 'Foreign Investor Perspectives and Policy Implications 2017/2018'.

Hasilnya, ternyata kestabilan politik dan keamanan merupakan faktor utama bagi investor dalam menentukan lokasi penanaman modal. Sebanyak 50 persen responden menyebut bahwa kestabilan politik dan keamanan sangatlah penting bagi mereka, sementara 37 persen menilainya sebagai faktor yang penting.

Di sinilah poin pentingnya yang harus diperhatikan. Terutama meminimalisir terjadinya kegaduhan, yang berkorelasi kuat atas kestabilan politik dan keamanan.

Tugas Menteri

Sudah saatnya elite-elite politik bersikap selayaknya negarawan sejati. Jangan menambah kegaduhan politik soal pembagian jatah menteri. Yang perlu dipikirkan sekarang, yakni memberi sumbangsih positif agar sekiranya pos-pos kementerian ke depan bisa berperan mensukseskan visi-misi pemerintahan yang tertuang dalam RPJM. Implementasinya harus jelas dalam nomenklatur APBN kita.

Setidaknya ada lima arahan presiden yang tersampaikan sesuai pagu indikatif dalam APBN 2020, yakni;

Pertama, presiden meminta RAPBN 2020 terutama diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Dan juga memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekspor dan investasi.

Kedua, presiden berharap agar anggaran lima persen di bidang kesehatan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air, dan juga yang paling penting pengentasan stunting/kurang gizi dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan.

Ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, presiden meminta lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan-kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan dan juga perikanan serta sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.

Keempat, RAPBN 2020 harus mampu mengurangi kemiskinan. Ia mengingatkan agar PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa, dan Kartu Sembako betul-betul menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro-UMKM.

Kelima, untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan di daerah.

Di sinilah titik komitmen menteri pada periode kedua Jokowi diuji. Mereka harus mampu menjalankan roda eksekutif untuk mengimplementasikan visi misi pemerintahan secara rill berdasarkan RPJM.

Idealnya, menteri adalah bagian strategis dari pemerintahan eksekutif yang dijalankan berdasarkan perundang-undangan yang telah ada, serta menuntaskan kebijakan yang dimandatkan presiden.

Termasuk yang paling penting, mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat, serta ikut mewakili sektor administratif yang relevan baik di dalam negeri serta dalam rangka kerja sama internasional.

Lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, harus diarahkan dan diawasi. Sehingga terjalin kerja sama erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti otoritas lokal, daerah khusus dengan kerja sama melibatkan pengembangan perundang-undangan dan pelayanan publik.

Sehingga terjalin hubungan seperti yang diamanahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 terealisasi. Dengannya, cita-cita menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dalam berbangsa dan bernegara tercapai.

Sebagai warga negara, saya berharap, semoga saja tidak ada prototipe 'Halayudha' dalam penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Selamat bertugas Jokowi-Ma’ruf!

*Penulis adalah Aktivis dan Pegiat Literasi berdomisili di Kendari