Palu, (Tagar 4/11/2018) - Wakil Ketua DPRD Palu, Erfandi Suyuti berharap masa tanggap darurat transisi penanganan korban gempa, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu mulai fokus pada upaya menyiapkan hunian tetap bagi para korban kehilangan tempat tinggal.
Langkah itu berdasarkan batas maksimal pemakaian hunian sementara yang diklaim Erfandi hanya 24 bulan. Dia menjelaskan, hal penting yang patut dirintis sejak dini adalah penyiapan lahan, karena terkait peruntukan dan pengalihan hak, juga penting diteliti apakah lokasi itu aman dari dampak gempa, tsunami dan likuifaksi.
Atas dasar itu, dia bersama DPRD Kota Palu mendesak pemerintah kota Palu untuk menetapkan lahan seluas 109 hektare di Kelurahan Tondo dan Talise untuk disiapkan menjadi lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Tanah tersebut saat ini dalam satus pinjam pakai oleh PT. Sinar Putra Murni (SPM), PT. Sinar Waluyo dan sejumlah perusahaan lewat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang akan selesai tahun 2019.
"Ini kan force majeure (keadaan memaksa). Langsung saja disiapkan untuk pembangunan huntara atau huntap buat korban yang sudah tidak punya tempat tinggal walaupun izinnya belum habis," kata Erfandi, seperti dilansir Antara, Minggu (4/11).
Berdasarkan fakta di lapangan, lanjut Erfandi, lahan 109 hektar tersebut sudah belasan tahun tidak dimanfaatkan. Dia mengaku akan bertanggung jawab bila sejumlah perusahaan pemegang IMB, HGU dan HGB atas tanah itu mencoba menuntut.
"Kalau saya langsung pakai saja untuk membangun huntara dan huntap. Nanti saya yang bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pembangunan hunian bagi korban bencana di atas lahan-lahan yang selama ini ditidurkan investor itu," tuturnya.
Sependapat dengan Erfandi, anggota DPRD Palu Wartabone dan Sekretrais Kota Palu Asri menyatakan siap pasang badan bila terjadi masalah dalam penghalihan hak atas lahan. Kepada DPRD Kota Palu, ketiganya berharap rekomendasi untuk menyiapkan lahan di Tondo dan Talise itu sebagai kawasan pembangunan huntara atau huntap segera disetujui.
"Saya yakin teman-teman semua punya spirit yang sama dengan saya dan Pak Erfandi. Kami melakukan ini semua untuk rakyat. Saya siap bertanggung jawab," ujar Wartabone.
Saat ini, rekomendasi lahan untuk korban bencana Palu itu sedang dikaji Pemkot Palu beserta Dinas Tata Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Analisis itu termasuk sejumlah wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak layak huni karena bencana.
Hasil kajian Kementerian PUPR yang melibatkan para ilmuwan lintas sektor dan disiplin ilmu itu diharapkan sudah terbit pertengahan November 2018.
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Dharma Gunawan sebelumnya mengatakan, sekitar 3.700 warga Kota Palu kehilangan tempat tinggal akibat gempa, tsunami dan likuifaksi pada 28 September 2018. Kelurahan Balaroa termasuk terkena dampak parah bencana dengan data sekitar 1.700 kepala keluarga, sementara di Petobo sekitar 2.000 kepala keluarga.
Berita terkait
