Jabar Tunggu Anggaran Corona Ponpes Rp 2,6 Triliun

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menunggu anggaran penanganan Covid-19 untuk pesantren dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,6 triliun
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat mengikuti rapat paripurna DPRD Jabar. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, masih menunggu anggaran penanganan Covid-19 untuk pesantren dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,6 triliun. Anggaran tersebut rencananya akan dipakai untuk melaksanakan rapid diagnostic test (RDT) di pesantren yang ada di Jawa Barat.

“Pemerintah pusat sudah menganggarkan dana untuk pesantren, untuk menerapkan protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),” tuturnya usai Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019,di DPRD Jawa Barat, Bandung, 14 Juli 2020.

Ridwan Kamil, yang dipanggil Kang Emil, mengakui meskipun RDT tidak ideal dalam pengetesan Covid-19 yang rencananya akan dilaksanakan di pesantren di Jabar, tetapi ia tak bisa berbuat banyak karena hanya itu yang saat ini banyak tersedia di tengah terbatasnya ketersedian alat PCR (Polymerase Chain Reaction). “Bukannya soal RDT atau tidak, ini karena barangnya tak ada (PCR langka). Kita gunakan saja yang ada meski tak ideal,” kata dia.

Selain untuk membiayai RDT di pesantren, anggaran Rp 2,6 triliun dari pemerintah pusat pun rencananya akan digunakan untuk memberikan insentif guru di pondok pesantren, untuk MCK dan pembelian masker. “Untuk RDT kita tak bisa subsidi dulu, makanya untuk lakukan pengetesan kita ambil dari Rp2,6 triliun,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul, menambahkan RDT untuk para santri di pesantren belum dilaksanakan dengan alasan para santri yang datang dari berbagai wilayah sudah membawa surat keterangan sehat dari kota asalya. Mungkin sudah melakukan RDT juga di masing-masing wilayah. Namun demikian, Uu mengakui ada keberatan dari orang tua santri apabila santri diwajibkan untuk RDT sebelum masuk pesantren, terutama santri yang berasal dari desa atau pinggirin.

“Ada keberatan karena ada harga yang berbeda-beda untuk RDT, kalau di kota tidak berat kalau di pinggiran kota, desa pasti memberatkan orang tua,” kata dia. Namun, ia memastikan protokol kesehatan sudah diterapkan di pesantren-pesantren. Terutama pesantren salafiyah (pesantren tradisional) yang sudah buka. Sedangkan pesantren khalafiyah sampai saat ini belum dibuka.

“Pengawasan ada di masing-masing pesantren karena pesantren punya gugus tugas masing-masing, pimpinan pesantren-nya, dan pengawasan (prokotol kesehatan) tidak akan dilepas dari pengawasan gugus tugas kecamatan atau kabupaten dan kota tempat pesantren itu berada,” tegas dia.

Untuk diketahui pemerintah pusat melalui Kementerian Agama menggelontorkan anggaran Rp2,6 triliun untuk penanganan Covid-19 bagi pesantren dan lembaga agama lainnya. []

Berita terkait
Pesantren Jabar Tertib Jalankan AKB Cegah Covid-19
Kepgub tentang Adaptasi Kehidupa Baru (AKB) di masa pandemi Covid-19 di pondok pesantren di Jawa Barat disosialisasikan jelang pembukaan pesantren
SK Gubernur Jabar Tentang Pesantren Hasil Musyawarah
Sejalan dengan adaptasi kehidupan baru (AKB) di wilayah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jabar keluarga SK tentang pembukaan pesantren di Jabar
Tanggapan Ponpes Terhadap Raperda Pesantren Jabar
Pemprov Jawa Barat memberikan kesempatan kepada kiai, pengurus pesantren dan instansi terkait memberikan masukan untuk Raperda Pesantren
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.