Bandung, (Tagar 19/10/2017) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memanggil Lippo Group pengembang proyek raksasa Meikarta pada Rabu (25/10), untuk membahas soal sisa perizinan yang masih menggantung sampai saat ini.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) mengatakan, sejauh ini pengajuan izin 140 hektar Lippo Group, baru 84 hektar yang sudah clear. Sehingga masih ada sisa 56 hektar yang masih menggantung, dan sejauh ini menurut Lippo Group akan diurus kemudian dan sedang dalam proses.
“Proyek Miekarta punya Lippo Group itu ya baik-baik aja hanya ada masalah diperizinan saja. Nanti Kita (Pemprov Jabar) akan panggil Lippo Group dan Bupati Bekasinya,” tuturnya kepada tagar.id saat ditemui usai Rapat Paripurna di DPRD Jawa Barat, belum lama ini.
Rencananya, jelas Deddy Mizwar, pada pertemuan Rabu (25/10) Pemprov Jabar akan meminta Bupati Bekasi ataupun Lippo Group untuk ekspose atau pengungkapan atas rencana ataupun progres hingga persoalan pembangunan proyek Meikarta yang menuai banyak polemik ini.
“Kita akan bahas nanti sama-sama, apakah sisa pengajuan itu sudah beres perizinannnya atau belum atau seperti apa.” jelasnya.
Adapun soal Lippo Group yang mengklaim pengajuan izin tersebut hingga 500 hekter dan 150 unit yang sudah diperjualbelikan. Pihaknya mengaku tidak mengetahuinya, karena yang jelas data resmi yang masuk, pengajuan Lippo Group untuk proyek Meikarta ini hanya 140 hektar dan baru 84 yang disetujui.
“Mungkin itu sisanya untuk kawasan industri bukan hunian. Tapi nanti kita akan tanya langsung ke bupati dan Lippo Groupnya,” katanya. (fit)
