Jakarta - Pakar intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan isu PKI untuk ke sekian kali kembali dipanaskan, kali ini seiring protes keras terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Protes ditandai dengan gelombang demonstrasi. Stanis mengatakan situasi ini bukan pertarungan langsung antara dinasti Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
"Saya melihat ini tidak merujuk pada trah Soekarno atau Soeharto secara langsung. Ini lebih pada Pemerintah saat ini dan kelompok di luar pemerintah yang merasa terganggu dengan pemerintah. Kelompok yang berseberangan dengan pemerintah inilah yang mencoba menggalang massa dari berbagai kelompok termasuk pendukung Soeharto," ujar Stanislaus Riyanta kepada Tagar, Jumat, 26 Juni 2020.
Stanis menyebut ada pihak yang mengkapitalisasi isu komunis untuk menyudutkan pemerintah sekarang, isu semakin membesar karena ada RUU HIP. "Harusnya semua pihak memahami bahwa soal Ideologi Pancasila itu sudah final, tidak mungkin diubah."
Dan yang membuat miris, kata Stanis, "Adalah unjuk rasa soal RUU HIP dan isu kebangkitan komunis arahnya justru untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Ini yang makin memperjelas bahwa isu komunis hanya konten yang dipropagandakan untuk menarik massa terutama massa basis agama."
Tentang asumsi bahwa ada perebutan kekuasaan antara garis Soeharto dan Soekarno, Stanis mengatakan asumsi itu masuk akal. "Asumsi tersebut sangat masuk akal karena jika dilihat sejarah, Presiden Soeharto yang mempunyai peran sangat kuat untuk memberantas komunis, dan Presiden Soekarno yang mencetuskan Pancasila."
Seharusnya, kata Stanis, tidak perlu dipertentangkan atau rebutan legitimasi, "Justru kedua pihak tersebut harusnya bersatu, pencetus Pancasila dan pemberantas komunis."
Stanislaus melihat dua dinasti tersebut secara formal bisa saja rukun, tapi tentu kedua keluarga tersebut tidak akan melupakan sejarah yang terjadi. "Namun penting untuk mereka sadari bahwa jika kedua trah ini bisa tidak saling berseteru, dampaknya akan lebih bermanfaat bagi negara dan masyarakat, dibandingkan jika mereka harus bertentangan."
Saya melihat ini tidak merujuk pada trah Soekarno atau Soeharto secara langsung. Ini lebih pada Pemerintah saat ini dan kelompok di luar pemerintah yang merasa terganggu dengan pemerintah.
Baca juga: Benarkah Jokowi Memplot Prabowo Presiden RI 2024
Selama ini hubungan dua dinasti, sudah bukan rahasia lagi, kata Stanis, antara keluarga Soeharto dan keluarga Soekarno terdapat jarak. "Mungkin akan sulit jika harus dilakukan rekonsiliasi secara formal. Kedua keluarga tersebut tidak saling bertentangan saja sudah cukup baik, supaya pendukung dan simpatisannya juga melakukan hal yang sama. Seandainya bisa ada rekonsiliasi formal tentu akan sangat luar biasa, sangat positif."
Stanislaus mengatakan isu PKI bolak-balik dipanaskan, sasaran antaranya adalah PDI Perjuangan, dan ujungnya adalah keinginan menjatuhkan Presiden Jokowi. "Karena di PDIP ada titik rawan yang menjadi sasaran tembak. Seharusnya PDIP menunjukkan dengan tegas bahwa tidak ada ruang bagi orang dengan paham komunis di PDIP. Saat ini isu komunis yang dikapitalisasi dampaknya tidak hanya PDIP sebagai partai pemenang pemilu, tetapi juga Presiden Joko Widodo. Isu ini sasaran antaranya adalah PDIP, dan sasaran utamanya adalah Joko Widodo."
Kerumunan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Mereka menuntut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). (Foto: Liputan6.com/Johan Tallo)
RUU HIP Usulan DPR
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi polemik. Walaupun pembahasan RUU HIP ini telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Seperti pada Rabu, 24 Juni 2020, ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
RUU HIP adalah usulan Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2020. Usulan RUU ini dilatarbelakangi faktor belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Banyak pihak menilai RUU HIP tidak memiliki urgensi, dan berpotensi menimbulkan konflik ideologi.
RUU HIP memuat 10 bab terdiri dari 60 pasal. Dengan perincian: Ketentuan Umum, memuat 1 pasal; Haluan Ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal; Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, memuat 15 pasal; Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memuat 3 pasal; Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, memuat 3 pasal; Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal; Partisipasi Masyarakat, memuat 1 pasal; Pendanaan, memuat 1 pasal; Ketentuan Peralihan, memuat 1 pasal; Ketentuan Penutup, memuat 3 pasal.
Trisila dan Ekasila Jadi Polemik
Banyak pihak menyoroti konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP. Kedua konsep ini termaktub dalam Bab II Pasal 7 yang berbunyi:
- Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.
- Ciri pokok pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.
- Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas adalah satu di antara orang yang menyoroti konsep tersebut. Anwar mengatakan memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila adalah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Karena Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisahkan. Urutannya juga tidak boleh diubah.
Polemik Berikutnya
Yang juga menjadi polemik dalam RUU HIP adalah tidak ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertanyakan kenapa tidak ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 dalam RUU HIP itu.
Mahfud mengatakan TAP MPRS mengatur tentang larangan ajaran komunisme/marxisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-perundangan yang mengikat. Karena itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR.
Sikap serupa juga disampaikan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan beberapa fraksi partai politik.
Dilatari beragam polemik tersebut, pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU HIP. Mahfud MD menulis di akun Twitter, Selasa, 16 Juni 2020, "Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya."
Mahfud MD meminta DPR sebagai pengusul RUU HIP, mendengar suara masyarakat. Lagipula, kata Mahfud, pemerintah saat ini sedang fokus menangani pandemi Covid-19 yang menginfeksi Indonesia sejak awal Maret 2020. []
Baca juga:
- Pakar Hukum Tata Negara: Cuma DPR Bisa Tarik RUU HIP
- Bela Ma'ruf Amin Soal RUU HIP, Ngabalin Tegur MUI
