Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu urusan yang masih lemah saat ini. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyikapi terguran keras Jokowi terhadap para menteri pada Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020.
"Persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53 persen. Memang kita dalami ada persoalan yang perlu dikomunikasikan. Sinergi BPJS, pemda dan Menkes," kata Moeldoko, di Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53 persen. Memang kita dalami ada persoalan yang perlu dikomunikasikan. Sinergi BPJS, pemda dan Menkes.
Baca juga: Pengamat UI Sebut Sifat Blusukan Jokowi Tak Ada Lagi
Moeldoko menyebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memiliki pekerjaan rumah yang cukup kompleks. Ia mencontohkan persoalan pendataan tenaga medis yang hingga kini menjadi masalah.
Dia menegaskan pendataan tenaga medis tidak boleh salah. Selanjutnya juga mengenai lambannya aksi-aksi penanganan akibat terbentur regulasi.
"Soal regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan saat normal, tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu," tutur dia.
Menurut Moeldoko, hal lain yang juga dicermati Jokowi adalah terkait bantuan sosial yang data penerimanya masih amburadul. Namun hal tersebut sudah dilakukan perbaikan-perbaikan. Berikutnya, juga mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih terhambat dalam menerima stimulus.
"Ini beberapa hal yang ditekankan Presiden, sehingga kebijakan makro Presiden yang pertama jangan ada persoalan Covid-19. Diselesaikan tuntas, harus bisa dijalankan," kata Moeldoko.
Baca juga: Bukan Pertama, Jokowi Sering Peringatkan Menteri
Dikatakannya, Jokowi menginginkan rakyat Indonesia bisa menjalankan kehidupan secara baik dengan ketersediaan makanan yang cukup. Sehingga bansos sebagai jaring pengaman sosial tidak boleh terlambat.
Terakhir, kata dia, presiden ingin dunia usaha bisa menjalankan usaha dengan baik, agar tidak ada pemutusan hubungan kerja baik di sektor UMKM maupun korporasi, sehingga tidak ada pengangguran.
"Itu strategi besar. Menteri semua harus menuju ke sana. Jangan berpikir ke mana-mana, tapi hanya bantu Presiden," ujar mantan Panglima TNI itu. []
