Jakarta, (Tagar 12/9/2018) - Partai Nasdem menegur keras Rizal Ramli (RR). Teguran dilayangkan atas pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini di salah satu stasiun televisi nasional pada 4 September dan 6 September 2018 lalu. Pasalnya, saat itu, Rizal Ramli terkesan menuduh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan permainan dalam impor sejumlah komoditas seperti gula, garam, dan beras, yang dia sebutkan berdampak pada kerugian ekonomi dan masyarakat.
Gara-gara pernyataannya di stasiun televisi itu, Nasdem pun bereaksi. RR dinilai telah merendahkan martabat dan kehormatan Nasdem serta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di depan masyarakat luas.
"Kami laporkan fitnah beliau (Rizal Ramli) karena beliau menuduh tanpa data dan melakukan fitnah keji. Demokrasi bukan berarti boleh bicara sembarangan," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago kepada Tagar News melalui jejaring WhatsApp, Rabu (12/9).
Adapun pernyataan Rizal Ramli pada 4 September 2018 dalam acara "Sapa Indonesia Malam" di Kompas TV menyatakan, "Pak Jokowi ngomong baik-baik dong sama Surya Paloh, jangan main keterlaluan, gula perlu import berapa, memang kita perlu import, tapi ini dilebihin 2 juta ton, garam dilebihin 1,5 juta ton, beras, ada yang main di sini, sekaligus menggerogoti, terus ngomong pengelolaan perdagangan, begini begitu, just look at the number, ya kan."
"Saya minta Pak Jokowi teges lah, ya, ngomong sama Surya Paloh baik-baik, kalau perlu putus saja, tekan tuh Surya Paloh, ya kan, jangan main import lo, ngerugiin rakyat, ngerugiin ekonomi," ucap RR di acara itu.
Memang diketahui saat acara itu Rizal Ramli menyebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sengaja melebihkan volume impor gula, garam, dan beras. Sehingga Rizal Ramli menyebutkan kebijakan impor itu dapat merugikan ekonomi dan masyarakat.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh di Makassar, Rabu 28/2/2018. (rio)
Berikutnya, saat menjadi narasumber di ''Indonesia Business Forum" di TV One pada 6 September, Rizal Ramli juga menyebutkan Enggartiasto adalah biang kerok dalam tingginya angka impor sejumlah komoditas. Enggar sendiri tercatat sebagai menteri dari Partai Nasdem, yang menurut Rizal Ramli, Presiden Jokowi tak bisa menegur Enggar karena takut dengan Surya Paloh.
"Biang keroknya sebetulnya saudara Enggar, ya, cuma Presiden Jokowi gak berani negor, takut sama Surya Paloh, ya. Saya katakan Pak Jokowi panggil saya saja biar saya yang tekan Surya Paloh, karena ini brengsek. Import naik tinggi sekali, petani itu dirugikan, petambak dirugikan dan akibatnya elektabilitas Pak Jokowi juga merosot digerogoti mereka ini, pada main dari komisi, dari import yang sedemikian besarnya," kata Rizal Ramli dalam acara itu.
Menanggapi pernyataan Rizal Ramli tersebut, Irma Suryani dengan nada kesal mengatakan, "Kalau mau jadi presiden, bikin partai dulu atau masuk partai dulu, biar ada yang dukung kalau kebelet pingin nyapres."
"Apa urusan impor dengan Surya Paloh? Memang impor diputuskan oleh Surya Paloh? Tim ekonomi di kabinet itu bukan cuma pak Enggar! Mana mungkin kami intervensi soal pemerintah, RR sebaiknya jangan kalap nuduh sana sini," tukas Irma.
Taufik Basari juga menimpali. Menurut Politisi Partai Nasdem ini, Nasdem tidak memiliki sangkut-paut dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan, menurut dia, kebijakan impor yang diputuskan pemerintah memiliki dasar dan alasan yang kuat berdasarkan data dan situasi pasar.
"Kebijakan impor merupakan bagian dari tugas pemerintah mengelola kondisi perekonomian bangsa dengan perhitungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Nasdem memberikan dukungannya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah," ungkap Taufik Basari kepada Tagar News, Rabu (12/9).
Taufik Basari menegaskan, pernyataan RR merupakan fitnah yang keji, tidak berdasar, dan mengarah pada pembunuhan karakter seseorang, serta merendahkan martabat seseorang.
"Bapak Surya Paloh juga tidak memiliki bisnis terkait impor beras, impor gula, impor garam seperti yang dikesankan dalam pernyataan RR bahwa seolah-olah Bapak Surya Paloh “bermain” dalam kebijakan impor tersebut," tutur dia.
"Bapak Surya Paloh baik dalam kapasitas sebagai ketua partai maupun pribadi, tidak pernah turut campur dengan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah, apalagi hingga ikut mengatur ataupun mengambil keuntungan dari situ," imbuhnya.
Maka dari itu untuk menindaklanjuti pernyataan RR tersebut, lanjut Taufik Basari, dia mengatakan Partai Nasdem akan memberikan somasi atau peringatan hukum kepada Rizal Ramli pada Rabu (12/9) ini agar mencabut pernyataannya yang tidak benar tersebut.
"Kita kirimkan somasi terlebih dahulu. Kita berikan waktu 3x24 jam bagi RR sebelum kita laporkan ke polisi," jelas Taufik Basari.
"Iya kalau RR tidak direspons (somasi) positif baru kita akan membuat laporan ke Bareskrim. Bagi Nasdem yang terpenting janganlah kita sebarkan informasi sesat, apalagi sampai menuduh seseorang tanpa dasar. Ini bagian dari pembelajaran publik. Kita masih memberikan kesempatan kepada saudara RR mencabut pernyataan yang tidak benar tersebut," ucapnya.
Sebagai partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi, kata dia menambahkan, Partai Nasdem selalu menghormati keputusan presiden dan menjunjung prinsip merit system dalam kabinet.
"Partai Nasdem selalu menghormati dan menerima keputusan dari presiden yang memiliki hak prerogatif terkait kabinetnya. Hal ini menandakan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Ketua Umum Surya Paloh sangat profesional dan menjunjung prinsip merit system dalam kabinet," jelasnya.
"Partai Nasdem selalu memegang komitmen tanpa syarat dalam mendukung Pemerintahan Jokowi-JK. Ketua Umum Surya Paloh tidak pernah meminta jatah menteri, apalagi proyek, kepada pemerintah. Ketua Umum Surya Paloh juga tidak pernah bermasalah jika menteri yang berasal dari Partai Nasdem tidak bagus kinerjanya dan oleh karenanya harus di-reshuffle," kata dia lagi.
Pelanggaran Rizal Ramli
Sebelumnya, Ketua DPP Nasdem Syahrul Yasin Limpo juga menilai bahwa Rizal Ramli tidak beretika karena menyebut kata "brengsek'' di muka publik. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia.
"Kami tidak terima. Kata brengsek di depan media lebih dari segalanya. Bahasa adalah bagian dari sebuah harga diri bangsa. Oleh karena itu berbahasa tidak sopan dan seakan paling jago tidak boleh dibiarkan," ucap Yasin Limpo.
Senada hal itu Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum Nasdem, Hermawi Taslim menyebut telah menemukan dua tindakan pidana yang diduga dilakukan RR, yakni melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.
“Yang pertama Pasal 310 ayat 1 KUHP dengan sengaja merusak kehormatan orang lain, menuduh melakukan suatu perbuatan yang tuduhan itu telah tersiar. Yang kedua Pasal 311 KUHP kejahatan penistaan dengan tulisan. Ini diancam hukuman empat tahun,” tegas Hermawi Taslim. []
