Oleh: Irma Suryani Chaniago*
Fenomena kerakusan kekuasaan tengah merajalela di arena perpolitikan pilkada Indonesia. Bak wajah lanun para penguasa wilayah tanpa malu-malu memborong semua partai politik dengan memberikan jor-joran mahar, akibatnya calon yang kredibel tapi tidak punya uang loss meter dipastikan tersingkir dari gelanggang arena pilkada sebelum bertanding.
Sahdan pertarungan politik di suatu daerah di Sumatera Selatan, ada 2 adik penguasa wilayah yang turun ke gelanggang, satu calon bupati dan yang satu lagi calon walil bupati. Sementara sang ipar maju dari jalur independen.
Prihatin, semua surveyor memposisikan wakil bupati dengan hasil ekektabilitas survey tertinggi dan memang di atas kertas dapat dikatakan menang.
Dengan upaya maksimal, sang calon bupati yang merupakan wabup incumben baru mampu mendapatkan kepastian dukungan dari satu parpol besar dan sudah pula mendapatkan janji dukungan dari parpol menengah untuk syarat cukup maju sebagai calon bupati. Mahar sudah diberikan sesuai permintaan, alhamdulilah partai besar yan telah lebih dulu memberikan dukungan memiliki komitmen politik yang bagus, tetapi ternyata berbeda dengan parpol menengah, dana mahar terus dinaikkan sampai batas yang tidak masuk akal kurang lebih 8 M untuk 4 kursi dan minta tambah lagi 4 miliar.
Indonesia hari ini telah masuk dalam fase kerusakan demokrasi dalam menentukan calon-calon pemimpin masa depan.
Pertarungan harga diri membuat wabup incumben terpaksa menambah mahar sampai dengan 12 M meski dengan harus meneteskan air mata. Lega? Belum.
Karena ternyata meski uang sudah diterima, tapi Formulir B1KWK (syarat dukungan untuk pendaftaran ke KPU) belum diteken apalagi diterima.
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, saat tiba masa pendaftaran ternyata partai menengah tersebut mengingkari janji dan mengalihkan dukungan kepada adik penguasa wilayah (provinsi) artinya kandas sudah harapan untuk bisa mencalonkan diri, semua partai sudah diborong habis oleh adik penguasa wilayah yang hasil surveynya jauh dibawah wabup.
Sahdan, akhirnya adik penguasa wilayah yang berpasangan dengan anak bupati incumben melenggang kangkung seng ada lawan, kecuali pasangan calon independen yang nasibnya juga masih belum jelas, kenapa?
Karena sang calon bupati independen belum mendapat persetujuan menteri pertahanan untuk pensiun dini sebagai TNI, permainan apa lagi ini? Kenapa persetujuan pengunduran diri seolah dihambat? Belum lagi calon wakil bupati yang berasal dari anggota DPRD sebuah partai politik baru yang sedang moncer, nasibnya juga tidak jauh berbeda, surat pengunduran dirinya ditahan oleh anak ketua DPW, pertanyaan berulang kenapa ditahan? Jawabannya tentu sama “agar tidak ada yang jadi lawan” dan adik penguasa wilayah tersebut bisa melenggang melawan kotak kosong!
Harapan demokrasi seperti apa yang akan diperoleh rakyat, jika konstitusi yang menyatakan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dikalahkan oleh kekuasaan dan isi tas bukan oleh kapasitas calon pemimpin!
Indonesia hari ini telah masuk dalam fase kerusakan demokrasi dalam menentukan calon-calon pemimpin masa depan, yang tinggal hanya para badut boneka dan kaki tangan oligarki yang dengan tidak tahu malu menyeringai di atas keterpurukan kapasitas, kapabilitas, dan akuntabilitas sang juara sejati!
*Politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem)
