Baghdad, (Tagar 16/11/2017) - Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi pada Selasa (14/11) memperingatkan Pemerintah Regional Kurdi mengenai penundaan lebih lanjut penggelaran kembali pasukan federal di penyeberangan perbatasan. "Kami akan melakukan tindakan untuk mengambil-alih penyeberangan perbatasan," kata Al-Abadi dalam taklimat yang ditayangkan televisi setelah pertemuan mingguan kabinetnya.
Al-Abadi menyatakan pemerintah federal bertindak sejalan dengan undang-undang dasar, demikian laporan Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang. Ia mengatakan pemerintah federal harus memelihara persatuan Irak dan memperluas wewenang federal ke seluruh wilayah Irak.
"Mengambil kendali perbatasan dan pos penyeberangan adalah tugas pemerintah federal, dan ini adalah masalah undang-undang dasar," kata Al-Abadi.
Pada 1 November, Komando Operasi Gabungan Irak (JOC) menuduh Pemerintah Kurdi mengingkari rancangan peraturan mengenai kesepakatan dengan militer federal untuk menggelar kembali pasukan federal di daerah sengketa dan tempat penyeberangan perbatasan.
JOC juga menuduh Pemerintah Kurdi menggerakkan pasukan mereka selama masa perundingan dan membangun jalur baru pertahanan untuk menghambat penggelaran kembali pasukan federa.
"Jelas bahwa mereka (Pemerintah Kurdi) bermain-main dengan waktu, dan apa yang mereka lakukan setelah semua perundingan dan kesepakatan pada menit terakhir adalah kembali ke titik awal, dan bertentangan dengan semua apa yang mereka sepakati," kata pernyataan JOC. Tuduhan JOC itu dikeluarkan saat pasukan Irak mendesak untuk menggelar kembali personel di semua daerah perluasan wilayah Kurdi setelah 2003.
Pada 31 Oktober, satu pernyataan JOC mengatakan satu tim yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat Irak Othman Al-Ghanmi melakukan kunjungan ke penyeberangan Faysh-Khabur dan Ibrahim Al-Khalil untuk memastikan pengaturan keamanan bagi penggelaran kembali pasukan federal di kedua tempat penyeberangan tersebut.
Tim gabungan federal dan Kurdi dibentuk guna menghindari bentrokan militer antara kedua pihak setelah bentrokan pekan lalu yang terjadi saat pasukan pemerintah bergerak maju untuk merebut daerah lain yang jadi sengketa.
Ketegangan telah tinggi antara Baghdad dan wilayah Kurdistan setelah Pemerintah Kurdistan menyelenggarakan referendum kontroversial mengenai kemerdekaan wilayah Kurdistan dan daerah sengketa.(ant/wwn)
