Bantul - Pemerintah Kabupaten Bantul di bawah bupati yang baru, berencana membuka peluang investasi sebesar-besarnya. Dengan cara reformasi perizinan untuk mewujudkan iklim yag ramah investasi.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan akan mempermudah izin investasi ke Bantul dengan tiga syarat utama. Yakni yang pertama minimal 70 persen tenaga kerjanya harus orang Bantul. Kedua, jika ada program kemitraan harus dengan UMKM di Bantul. Ketiga, jika ada Corporate Social Responsibility (CSR) maka harus digelontokan untuk masyarakat Bantul.
Baca Juga:
Menurut dia, ketiga syarat tersebut, jika terwujud maka perekonomian di Bumi Projotamansari cepat pulih. "Dengan demikian harapannya pemulihan ekonomi akan muncul,” kata Abdul Halim Muslih, Sabtu, 27 Februari 2021.
Lebih simpel, sederhana cepat, dan murah.
Saat pandemi seperti ini investasi di Bantul menurun. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini menunjukkan bahwa tidak adanya investasi. Bahkan banyak pengusaha yang menjual aset produktifnya, hal ini yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi minus.
Oleh karena itu harus memulihakan dengan merangsang calon investor masuk ke Bantul. Caranya dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Memgatur kembali peraturan menjadi lebih simpel dan sederhana. “Lebih simpel, sederhana cepat, dan murah,” ungkap politikus PKB.
Baca Juga:
Dia mengatakan, debirokratisasi adalah rantai pengurusan perizinan itu harus dipotong, agar tidak terlalu panjang. Dua langkah ini yang akan dilakukan agar investasi menjadi manjadi lebih cepat terjadi di Bantul. “Artinya kita bikin Bantul itu ramah investasi,” kata Halim.
Halim mengungkapkan, Bantul merupakan kabupaten yang unggul di bidang industri kreatif dan non kreatif. Bahkan 70 persen ekspor Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dan diproduksi di Bantul. Intinya untuk pemulihan ekonomi, tidak bisa meninggalkan investasi. “Jadi investasi harus diserap, harus ditarik,” ujarnya. []
