Makassar - Pengamat politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar Arif Wicaksono mengatakan, politik uang kemungkinan akan terjadi pada pemilu 17 April 2019 mendatang.
Arif Wicaksono yang merupakan Dekan Fisip Unibos menyatakan, serangan politik uang kemungkinan terjadi di daerah pinggiran atau daerah yang banyak kaum marginalnya.
Karena kaum marginal sering dijadikan sasaran empuk untuk digoda sehingga dengan mudah memilih calon tertentu dengan imbalan.
"Rata-rata seperti itu, makanya tadi saya bilang. Jangan sampai kita terus dibodoh-bodohi. Sebagai orang pinggiran dan kemudian dianggap bisa menerima money politik," kata Arif Wicaksono saat ditemui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kota Makassar, Jalan Pelita Raya, Kamis (11 April 2019).
Khusus di Kota Makassar sendiri, Arif menerangkan para masyarakat pinggiran telah berpartisipasi untuk menolak money politic. Namun apabila serangan politik uang tersebut diterima oleh masyarakat, maka demokrasi di Indonesia akan rusak karena masyarakat tak memiliki komitmen untuk menentukan pilihan.
Menurutnya, pemilihan umum idealnya bertujuan untuk jangka panjang agar pembangunan infrastruktur dapat dinikmati oleh generasi muda nantinya.
"Makanya saya bilang masyarakat juga harus punya kesadaran tinggi dengan hal itu supaya mereka tidak dianggap bodoh terus oleh para elit politik atau politis ya seperti itu, Karena yang menjadi taruhannya kedepan adalah masyarakat sendiri," terangnya
Arif menambahkan, aksi money politik itu akan sulit terjadi apabila masyarakat Sulawesi Selatan memiliki kesadaran tinggi dan anti money politic serta anti korupsi.
"Teknis menurunnya money politic itu tergantung dari masyarakat sendiri. Kalau masyarakat itu dibarengi dengan kemampuannya maka tentu saja ini akan menjadi ancaman yang asik buat para Caleg, karena kalau masyarakat sendiri yang menolak dan melaporkan kepada Bawaslu mau diapa," jelasnya.
Dia tak menampik bahwa money politic merupakan jenis pelanggaran yang tidak dapat dihindari, namun penyakit politik uang tersebut dapat dicegah.
"Jadi jangan hanya sekedar di kasih sanksi, kalau bisa itu dicegah dari awal. Itu kan lebih bagus dari pada membiarkan proses ini kemudian banyak membuat orang masuk penjara," kata dia.
Untuk meminimalisir praktek seperti itu, harus ada upaya pencegahan, dengan cara membuat kelompok untuk sepakat menolak politik uang.
"Bisa dipasang identitas atau lebel spanduk di setiap rumah atau di setiap lorong yang menyatakan bahwa rumah, lorong, dan kampung ini menolak money politic. Itu kan harapannya ada perubahan karena biasanya sebelum ini masyarakat justru buka pintu habis sholat kalau hari H. Nah kalau spanduk-spanduk seperti itu terpasang saya kira sederhana namun efektif," pungkasnya
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar, Nursari berharap agar serangan money politic itu tidak terjadi pada masyarakat Kota Makassar. Apalagi, pemilihan umum tinggal menyisahkan 6 hari lagi.
"Bisanya kan seperti itu, tapi mudah-mudahan di Makassar ini tidak ada. Seperti yang kita sepekati bahwa masyarakat Kota Makassar orang-orang yang cerdas. Masa gara-gara yang begitu kemudian menurunkan harga dirinya," tutupnya. []
