Untuk Indonesia

Ini Masukan Dosen UGM untuk Jokowi Jelang Debat Kedua

'Saya terpanggil untuk memberikan masukan kepada Bapak Presiden soal Energi, SDA dan Lingkungan.'
Presiden Joko Widodo memberikan perhatian pada anak-anak dalam Program Keluarga Harapan. (Foto: Facebook/Presiden Joko Widodo)

Oleh: Bagas Pujilaksono Widyakanigara*

Sebagai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, saya terpanggil untuk memberikan masukan kepada Bapak Presiden soal Energi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan.  Saya sudah sampaikan langsung hal ini kepada Jubir TKN yaitu saudara Arif Budiman,  saat beliau berkunjung ke Jogja beberapa waktu yang lalu.

Saya sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam mewujudkan rasa keadilan sosial di bidang energi dengan program BBM satu harga. Luar biasa.  Dan pembubaran Petral adalah langkah tepat.  

Paradigma pemikiran pemerintah harus diubah,  dari sejauh mampu beli BBM hijrah ke penghematan dan pemakaian BBM hanya untuk hal-hal yang produktif dengan mendorong public transportation dengan sistem energi terpusat.

Energi listrik kita masih tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju.  Bukan hanya masalah ketersediaan, namun lebih pada kestabilan dan ketangguhan infrastruktur energi listrik nasional. Listrik PLN masih sering mati. Di Jogja hampir seminggu sekali mati. 

Bagaimana sektor riil bisa bangkit jika infrastruktur energi listrik kita masih rentan seperti ini? Solusinya adalah pemilihan sumber energi dan pembenahan jaringan listrik PLN. Listrik mati dikarenakan pasokan listrik dan jaringan listrik PLN yang tidak andal.

Batubara masih menjadi tulang punggung (base load) energi listrik nasional.  Lambat atau cepat,  lebih-lebih Indonesia terikat perjanjian pengurangan emisi gas buang di Paris,  Indonesia harus mengganti batubara dengan energi nuklir.  

Bapak Presiden jangan terpengaruh dengan tarian-tarian politik negara-negara maju yang tidak ingin Indonesia mengembangkan program nuklir.  Argumen mereka juga tidak rasional, dan bukan solusi bagi permasalahan kita.  

Nuklir jauh lebih andal,  dan tangguh dibandingkan batubara, dengan pasokan energi yang jauh lebih besar.  Kita tidak perlu paranoid dan berdebat bertele-tele soal keselamatan reaktor dan limbah nuklir. Kita tidak sedang hidup di zaman kecelakaan reaktor Chernobyl ditahun 1986. Sekarang ini sudah jauh lebih maju dan aman.  

Perlu Bapak ingat kembali, Bung Karno sudah menyiapkan energi nuklir untuk bangsanya sejak 1964. Negara yang menguasai teknologi nuklir dan memiliki roadmap program nuklir yang jelas,  tidak pernah diintervensi negara maju.

Energi terbarukan yang dikembangkan pemerintah saat ini, dengan target pembangkitan 25% dari total energi nasional di tahun 2025 adalah muluk-muluk dan sangat tidak realistis.  Karena, pemerintah terpengaruh genderang politik yang ditabuh negara-negara maju, dengan jargon-jargon energi bersih, energi ramah lingkungan, dan lain-lain. 

Akibatnya pemerintah kehilangan fokus, sehingga jika dilihat dari perspektif penyediaan energi listrik yang besar, andal dan stabil, hal itu menjadi sangat menggelikan. 

Renewable Energy yang cocok untuk Indonesia dan pemerintah harus serius kembangkan adalah geotermal, air dan biomass.  Ketiga sumber energi ini bisa diharapkan dan harus selalu dikembangkan di masa depan sebagai komplimen dari energi nuklir.

Penguasaan 51% saham PT  Freeport adalah anugerah bagi bangsa Indonesia. Implikasinya, energi, modal dan tenaga kerja. Industri metalurgi adalah industri padat modal, energi dan tenaga kerja. Bentuk BUMN baru yang khusus mengelola smelter. Dan segera kembali diberlakukan larangan ekspor konsentrat. 

Nilai tambah hingga menjadi konsentrat itu hanya 3 kali lipat. Sebagian besar biaya hanya pada proses purifikasi.  Jika konsentrat kita reduksi di smelter menjadi paduan logam dasar,  nilai tambahnya naik signifikan menjadi 25 kali.  

Smelter adalah masa depan bagi Indonesia. Indonesia bisa menjadi Raja Industri Metalurgi Dunia.  Di samping itu, unsur-unsur tanah jarang (rare earth materials)  yang nilainya amat sangat strategis bagi industri elektronik dan metalurgi, tidak tercuri saat pemegang IUP mengekspor konsentrat.  

Kementerian ESDM harus lebih jeli melihat regulasi yang sudah ada yaitu pemegang IUP tidak boleh mengoperasikan smelter. Amanah UU menyebutkan bahwa operator smelter tidak berkewajiban menginformasikan komposisi kimia dari mineral ke pemegang IUP.  Jadi sebaiknya smelter dikuasai pemerintah melalui BUMN.

Sampah plastik menjadi momok bagi umat manusia, karena sangat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan makhkuk hidup. Langkah yang bisa ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Cegah pembuangan sampah plastik ke laut baik itu melalui sungai ataupun pembuangan langsung ke laut.

2. Sediakan alternatif pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan dan berfungsi lebih lama, tidak sekali pakai.

3. Bakar sampah plastik di incinerator.

Kampanye pengurangan sampah plastik tidak cukup tanpa ada tindakan yang jelas dari pemerintah ke depannya.

Semoga masukan yang sederhana dan ringkas ini bisa menjadi angin segar bagi Bapak Presiden yang sekaligus paslon nomor urut 01 dalam debat Capres tanggal 17 Februari mendatang.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Teknik, Sekolah Pascasarjana UGM

Baca juga:

Berita terkait