Jakarta - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tetap berlanjut pada tahun 2022. hal ini terlihat dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Dalam dokumen tersebut disebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 510,79 miliar untuk pembangunan IKN baru.
Berdasarkan dokumen RKP tersebut, Rabu, 6 Oktober 2021. Pembangunan IKN baru ini masuk dalam program prioritas nasional Pemerintah di tahun 2022. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan.
"Membangun Ibu Kota Negara (lKN) di Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya sebagai pusat pemerintahan baru dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah," tulis RKP.
Untuk mendukung pembangunan IKN baru ini, pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan. Ini agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya.
Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar.
"Mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda," tulis dokumen tersebut.
Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri akan pindah lebih dulu ke Ibu kota negara baru. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pemindahan sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibu kota baru mulai tahun depan. Untuk ini maka dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 5,5 miliar.
- Baca Juga: Pemerintah Tiadakan Penerimaan Guru PNS 2021, Ini Alasannya
- Baca Juga: Segera Dibuka,Ini Aturan Baru Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk memindahkan sebanyak 2.350 orang PNS pada tahun 2022.
"Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI.
Pada tahun 2023, rencananya dilakukan pemindahan anggota TNI Polri. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa personil yang akan dipindahkan lebih dulu.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI-Polri pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi.
Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ditargetkan paling lambat akhir tahun ini. Sehingga pada 2022 sudah bisa dibangun kantor pemerintahan dan Istana Kepresidenan.
"Kalau semuanya nanti berjalan seperti yang diharapkan, 2022 sudah mulai bangun kantor, istana," ujarnya.
Hanya saja dana pembangunan IKN belum ada dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Rudi memungkinkan pembangunan tersebut akan dimulai oleh pihak swasta.
- Baca Juga: Ini 570 Instansi Pemerintah yang Buka Pendaftaran CPNS 2021
- Baca Juga: Tunjangan PNS Naik Pada 2021, Menpan: Minimal Rp 9-10 Juta
"Sangat dimungkinkan, KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) itu sangat dimungkinkan. Sekarang ini yang disiapkan beberapa adalah kajiannya. Nanti swasta yang akan masuk kan. nanti kita harus pastikan kan melalui proses," katanya.
Menurut Rudy IKN sebagai salah satu game changer untuk mendorong perekonomian RI. Pasalnya melalui pemindahan IKN akan banyak menyerap tenaga kerja.
"IKN itu salah satu game changer mendorong perekonomian. Kalau bergerak, semua ekonomi akan bergerak. Kesempatan kerja bergerak, yang dulu lepas kerjaan bisa cari kerja di situ. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja semua harus berjalan seimbang," ujarnya. []
