Ini Empat Faktor Indonesia Maju 2045 Versi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan empat faktor yang membuat Indonesia maju atau setidaknya masuk lima besar dunia pada 2045.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/4/2018). (ags)

Semarang, (Tagar 10/4/2018) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan empat faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan Indonesia maju atau setidaknya masuk lima besar dunia pada 2045.

Empat faktor yaitu kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, sistem kelembagaan dan policy (kebijakan). Kalau empat faktor ini mampu dijalankan dengan baik oleh seluruh elemen bangsa maka target Indonesia menjadi negara maju, setidaknya lima besar dunia pada 2045, bukan mimpi lagi.

SMI menyampaikan hal ini dalam kuliah umum Peluang dan Tantangan Membangun Pondasi Perekonomian Indonesia 2045 di hadapan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro di Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/4/2018).

Ia menjelaskan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam sebuah pembangunan bangsa dan negara. Adalah bagaimana negara membedah persoalan dan berupaya membentuk karakter manusia Indonesia yang berintegritas, berpendidikan, bermoral dan mempunyai sisi humanity dari sisi sosial dan budaya. 

“Itu harus disiapkan sejak sekarang,” ujarnya.

Persoalan sumber daya manusia ini, lanjutnya, membutuhkan perhatian mengingat saat ini keberadaan 110 juta pekerja Indonesia terancam oleh keberadaan otomisasi pekerjaan. 

“Semuanya serba robot, tapi ingat ada yang tidak bisa dilakukan robot, yaitu critical thinking. Ini keunggulan manusia yang tidak ada di robot dan harus dimanfaatkan,” pesannya.

Faktor kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, irigasi, bandara, dan pelabuhan harus terus dilakukan. Pemerataan infrastruktur telah dan terus dilakukan di era kepemimpinan Presiden Jokowi hingga ujung timur Indonesia. 

“Yang harus diperdebatkan dengan hebat bukan pembangunannya, tapi bagaimana keamanan bangunan dan kualitasnya, ini yang harus diperhatikan,” sambung dia.

Terkait dengan membangun sistem kelembagaan, Indonesia saat ini sangat membutuhkan model lembaga yang melayani dan tidak korup. “Harus dibudayakan melayani dan efisien. Itu ciri lembaga yang profesional,” tegasnya.

Sedangkan policy, khususnya kebijakan ekonomi adalah bagaimana menyeimbangkan faktor-faktor ekonomi negara seperti stabilitas harga, moneter hingga instrumen pembangunan dalam bentuk APBN dan APBD.

“Jika negara dalam pengambilan kebijakannya salah, bisa jadi negaranya rusak. Seperti Argentina era tahun 1800-an. Saat itu mereka setara dengan negara Eropa barat, Belgia atau Netherland. Mereka sempat miskin karena salah ambil kebijakan, namun sekarang mulai bangkit,” urai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. (ags)

Berita terkait
0
Aung San Suu Kyi Dipindahkan ke Penjara di Naypyitaw
Kasus pengadilan Suu Kyi yang sedang berlangsung akan dilakukan di sebuah fasilitas baru yang dibangun di kompleks penjara