Surabaya (7/2/2018) - Masalah biaya pendidikan untuk SMA/SMK sempat menjadi polemik di Jawa Timur (Jatim) setelah peralihan kewenangan pengelolaan tahun lalu. Sebab pendidikan di sebagian daerah tidak gratis lagi. Untuk mewujudkan pendidikan gratis tentu dibutuhkan biaya tidak sedikit.
Andy Kurniawan, pakar kebijakan publik dan perencanaan pembangunan Universitas Brawijaya Malang mengatakan, untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim dibutuhkan anggaran sekitar Rp 121 miliar setiap bulan. "Maka, satu tahun, diperkirakan Rp 1,4 triliun, " kata dia.
Anggaran tersebut di luar gaji guru dan pegawai lain di lingkungan pendidikan. Namun menurutnya dana tersebut masih mampu dijangkau APBD Jatim dengan melihat kapasitas fiskalnya. Pada tahun 2018 ini kekuatan belanja APBD Jawa Timur mencapai Rp 30,762 triliun.
Berdasarkan perintah konstitusi UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka patokan dana pendidikan adalah 20 persen dari APBN dan APBD. Sementara, tahun 2016 diperoleh data Pemprov Jatim mengalokasikan 1,7 persen untuk pendidikan, di luar gaji guru. "Ini di bawah Sumatera Selatan yang mematok 2 persen," kata Andy.
Jika dihitung, kebutuhan biaya operasional pendidikan di seluruh kota dan kabupaten, maka diketahui untuk satu siswa SMA Negeri dibutuhkan biaya Rp 3 juta. Untuk SMK Negeri (non teknik) Rp 3,5 juta per siswa, dan Rp 4 juta untuk SMK Negeri (teknik) per siswa.
“Sementara SPP tiap siswa SMA, per bulan, berkisar Rp 95 ribu (paling rendah) dan tertinggi 135 ribu. Kemudian SPP tiap siswa SMK non-Teknik Rp 130.000 - Rp 175.000 per bulan, dan SMK teknik Rp 170.000 - Rp 215.000,” kata Andy.
Dengan proporsi di atas, apakah pendidikan gratis bisa dijalankan? Andy membuat simulasi sederhana dari biaya riil yaitu SPP dan biaya operasional dikalikan jumlah siswa, kemudian dikurangi bantuan BOS kali jumlah siswa.
"Jumlah siswa SMA/SMK di Jawa Timur 522.000 orang (berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jatim), maka dibutuhkan anggaran Rp 121 miliar tiap bulan, atau Rp 1,4 triliun / tahun,” kata Andy.
Oleh karena itu, harus menaikkan anggaran pendidikan dari 1,7 persen menjadi 10 persen, atau Rp 3 triliun dari Rp 30 triliun. Ini agar ‘pendidikan gratis’ bisa dijalankan tanpa mengganggu kekuatan fiskal APBD Jawa Timur,” kata Andy.
Terkait dengan hal ini, Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno berani mencanangkan agenda pendidikan gratis untuk SMA/SMK se-Jawa Timur.
Komitmen itu telah ditetapkan dalam dokumen visi-misi pencalonan keduanya, yang disetor ke KPU. Berdasar UU 23/2014, Pemprov Jawa Timur diberi wewenang mengelola SMA/SMK. Sedang kota/kabupaten diberi wewenang mengelola pra sekolah dan pendidikan dasar: SD dan SMP.
"Saya dan Gus Ipul sudah berketetapan hati untuk menjalankan agenda pro-rakyat itu, termasuk pembebasan biaya pendidikan bagi SMA/SMK yang dikelola Pemprov Jatim," kata Puti Guntur Soekarno. (lut)
