Samarinda, (Tagar 2/5/2017) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan lima alasan terjadinya perubahan penyaluran dana desa yang sebelumnya langsung dari kas Kemenkeu, menjadi beralih ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
"Latar belakang pertama karena secara nasional dana desa yang dialokasikan APBN terus meningkat dari tahun ke tahun," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Kaltim Midden Sihombing dihubungi di Samarinda, Selasa (2/5).
Jumlah dana desa yang dialokasikan pemerintah saat pertama kali diluncurkan pada 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, kemudian naik menjadi Rp 46,9 triliun tahun 2016 dan pada 2017 meningkat menjadi sekitar Rp 60 triliun.
"Inilah latar belakang pertama yang kemudian menjadikan alasan pemerintah mengubah penyalurannya dari Kementerian Keuangan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah-daerah. Dari pendekatan layanan ini juga bisa menghemat anggaran karena aparatur daerah tidak perlu ke Jakarta mengurus administrasi," ujarnya.
Alasan kedua adalah pemanfaatan dana desa lebih diarahkan pada pencapaian hasil yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Tujuan lebih mengoptimalkan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pemanfaatan anggaran di desa menjadi alasan ketiga.
Pengalihan penyaluran dana desa adalah untuk mendorong penyajian output dana desa lebih komprehensif, menjadi alasan keempat. Alasan terakhir adalah masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan dana desa baik di daerah maupun lokal desa.
"Nah, melalui penyaluran dana desa yang kini dilakukan oleh KPPN, maka perwakilan Kemenkeu di daerah-daerah ini juga harus melakukan verifikasi terkait syarat administrasi. Jika daerah ada kekurangan atau kesalahan dalam melengkapi syarat, KPPN harus membantu agar proses penyalurannya bisa lebih cepat," kata Midden. (Rif/Ant)
